Setyo Budiyanto: Digitalisasi Sistem Pemerintah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Menghilangkan Praktik Korupsi

JAKARTA, JOURNALARTA.COM –Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memperingatkan bahwa digitalisasi sistem pemerintah, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, tidak otomatis menghilangkan praktik korupsi. Menurutnya, pejabat masih bisa mengakali teknologi canggih sekalipun untuk melakukan kecurangan.

Peringatan ini disampaikan Setyo dalam acara peluncuran e-learning Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17 Juni 2026). Dia menekankan bahwa tanpa integritas dari sumber daya manusia, digitalisasi hanya menjadi alat yang bisa dimainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, maka yang dibuat, yang sudah dikerjasamakan dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat,” ujar Setyo, menekankan bahwa teknologi semata tidak cukup.

Modus Lama di Kemasan Digital Baru

Setyo mengemukakan bahwa KPK telah mengidentifikasi banyak perkara di mana sistem digitalisasi diakali oleh oknum pejabat. Praktik korupsi dalam pengadaan masih bisa dilakukan melalui mekanisme tersembunyi atau yang dikenal dengan istilah backdoor pintu belakang yang memberikan akses khusus tanpa tercatat dalam sistem resmi.

“Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu. Kelihatannya saja sudah digitalisasi, tapi pintu belakangnya backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan,” jelas Ketua KPK tersebut. Pengalaman KPK menangani ratusan kasus menunjukkan bahwa inovasi teknologi sering kali tertinggal dari kreativitas pelaku korupsi dalam mencari celah.

Salah satu contoh nyata yang disebutkan Setyo adalah praktik mengakali sistem e-katalog. Platform ini dirancang untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan terukur, dengan mekanisme pembukaan penawaran yang seragam untuk semua penyedia. Namun pada kenyataannya, masih ada celah yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada penyedia tertentu.

Setyo menceritakan modus operandi yang sering ditemukan dalam investigasi KPK, yakni sistem dibuka dan ditutup pada waktu-waktu tertentu untuk memungkinkan manipulasi data atau penawaran terpilih. “Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari,” katanya dengan nada prihatin. Praktik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pejabat dan penyedia jasa bisa bergerak cepat, bahkan lebih cepat dari deteksi sistem.

Integritas SDM Jadi Kunci Utama