Kemenko Polkam Apresiasi Transformasi Digital dan Keamanan Siber Pemda Banggai

BANGGAI — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai atas komitmennya mendorong transformasi digital pemerintahan. Penghargaan ini bukan sekadar pujian lisan, melainkan pengakuan atas langkah konkret yang telah diterapkan daerah ini, terutama melalui implementasi Banggai Command Center—sebuah pusat layanan dan koordinasi pemerintah berbasis digital.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, saat kunjungan kerjanya ke Ruang Rapat Khusus Setda Banggai pada Rabu, 17 Juni 2026. Kunjungan itu bukan hanya sekadar agenda formalitas, melainkan tinjauan langsung untuk mengevaluasi progres implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memperkuat ketahanan keamanan siber di wilayah Banggai.

Daerah Kecil, Komitmen Besar

Marsma TNI Budi Eko Pratomo menyoroti keberhasilan Pemda Banggai sebagai bukti nyata bahwa transformasi digital bukan monopoli kota-kota besar. “Pengembangan Banggai Command Center sebagai pusat layanan dan koordinasi pemerintah berbasis digital adalah langkah strategis yang patut diapresiasi,” ungkapnya. Pesan ini penting: daerah dengan komitmen kuat mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui adopsi teknologi, tanpa harus menunggu infrastruktur megah atau dukungan finansial berlimpah.

Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, menyambut hangat tim Kemenko Polkam. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah pusat adalah momen penting untuk membangun sinergisitas. “Kami sangat terbuka dan mengharapkan masukan serta saran strategis demi perbaikan dan pengembangan transformasi digital di daerah kami ke depan,” kata Furqanuddin, menunjukkan sikap yang menerima masukan konstruktif.

Teknologi Canggih, Risiko Membesar

Namun Marsma Budi tidak hanya memuji. Ia juga mengingatkan bahwa pesatnya adopsi teknologi beriringan dengan risiko ancaman siber yang semakin serius. Pesan ini menjadi catatan penting: setiap langkah digital membuka celah keamanan baru jika tidak dikelola dengan cermat.

Untuk mengatasinya, Marsma Budi menekankan kebutuhan pendekatan keamanan siber yang komprehensif, meliputi empat pilar utama:

Pertama, penguatan aspek teknologi dan tata kelola infrastruktur digital. Tidak cukup hanya punya sistem canggih, tetapi harus dikelola dengan standar dan prosedur yang ketat. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tim IT dan operator sistem harus terlatih dengan baik agar mampu mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan cepat. Ketiga, manajemen risiko yang terukur dan berkelanjutan. Keamanan siber bukan sekali selesai, melainkan proses terus-menerus yang memerlukan evaluasi berkala. Keempat, kesiapsiagaan dalam penanganan insiden siber—protokol yang jelas ketika serangan atau pelanggaran data terjadi.