Kemenko Polkam Apresiasi Transformasi Digital dan Keamanan Siber Pemda Banggai

Pencapaian Konkret di Lapangan

Data dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai, Lesmana P. Kulab, menunjukkan tata kelola SPBE di daerah ini terus menunjukkan tren positif. Pada penilaian tahun 2024, indeks SPBE Banggai mencapai 3,59 dengan predikat Sangat Baik—angka yang menunjukkan komitmen nyata bukan hanya dalam implementasi, tetapi juga dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Menanggapi tantangan keamanan siber, Pemda Banggai telah mengambil langkah proaktif. Daerah ini membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk menangani potensi ancaman secara cepat dan terkoordinasi. Kolaborasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berjalan selama dua tahun terakhir, mencakup pendampingan teknis, sosialisasi kepada seluruh lembaga, hingga peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Pemda Banggai.

Momentum untuk Daerah Lain

Kunjungan Kemenko Polkam ini membawa pesan lebih luas: transformasi digital adalah urgensi nasional, bukan hanya untuk ibukota atau provinsi besar. Banggai menjadi contoh bahwa dengan visi yang jelas, komitmen pemimpin, dan kolaborasi dengan instansi pusat, daerah manapun bisa membangun ekosistem digital yang aman dan efisien.

Sebagai penutup agenda, Marsma TNI Budi Eko Pratomo bersama perwakilan BSSN melakukan peninjauan langsung ke fasilitas Banggai Command Center untuk melihat kesiapan operasional ruang pusat kendali. Inspeksi lapangan ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur digital yang dibangun bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang berfungsi dengan baik untuk melayani masyarakat.

Poin Penting

Transformasi digital daerah bukan mimpi. Banggai membuktikan bahwa dengan komitmen dan dukungan, daerah bisa membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan terpercaya.

Keamanan siber harus sejalan dengan inovasi. Semakin canggih sistem digital, semakin ketat penjagaan keamanannya. Diperlukan pendekatan komprehensif mencakup teknologi, SDM, manajemen risiko, dan protokol penanganan insiden.

Kolaborasi pemerintah pusat-daerah adalah kunci. Dukungan teknis, pendampingan, dan sosialisasi dari lembaga pusat seperti BSSN mempercepat kapasitas daerah dalam mengadopsi dan mengamankan sistem digital.