Pemkab Bangka Tengah terima sertifikat tanah aset daerah bangun SNT

Pembangunan sekolah terpadu ini juga menjadi jawaban atas timpangnya kualitas fasilitas sekolah di wilayah pusat kota dengan area penyangga. Anak-anak di sekitar Koba dan kecamatan penyangga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota lain untuk mendapatkan fasilitas pendidikan standar nasional. Pemerataan kualitas pendidikan kini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas kerja dinas.

Percepatan Pembangunan Fisik dan Anggaran

Dengan beralihnya status tanah menjadi bersertifikat resmi, Pemkab Bangka Tengah kini bisa langsung mengakses anggaran pembangunan dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya mensyaratkan status *clean and clear* atas lahan sebelum dana alokasi khusus diturunkan. Proses perencanaan tata ruang dan desain bangunan kini dijadwalkan masuk ke tahap finalisasi pada bulan ini.

“Dengan adanya kepastian lahan ini, proses perencanaan dan pembangunan fisik SNT diharapkan dapat segera dimulai sesuai target pemerintah pusat,” ujar Algafry.

Berikut adalah estimasi tahapan proyek Sekolah Nasional Terintegrasi Bangka Tengah yang akan berjalan setelah sertifikat lahan terbit:

Algafry mengapresiasi kinerja cepat jajaran BPN setempat yang memprioritaskan sertifikasi lahan fasilitas publik. Kolaborasi instansi vertikal ini dinilai menjadi kunci utama percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Birokrasi yang ringkas dan koordinasi aktif antar-lembaga terbukti memotong waktu pengurusan dokumen hingga setengah dari waktu normal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangka Tengah kini mulai menyiapkan dokumen lelang untuk pembukaan tender proyek fisik. Pengawasan ketat akan dilakukan sejak awal pendaftaran kontraktor untuk memastikan transparansi pembangunan dan mencegah praktik korupsi. Ke depan, Pemkab Bangka Tengah menargetkan seluruh proyek infrastruktur pelayanan publik wajib mengantongi sertifikat tanah sebelum proses tender dimulai.