JAKARTA — literasi digital jadi senjata yang paling ditekankan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) untuk membendung kejahatan siber yang makin licin, terutama di sektor keuangan digital. Di Jakarta, asosiasi itu mendorong edukasi keamanan siber lintas sektor lewat forum bersama regulator, pemerintah daerah, dan industri.
Langkah ini muncul ketika modus penipuan digital makin sulit ditebak. Pelaku tak lagi sekadar mengincar kelengahan teknis, tapi juga psikologis pengguna jasa keuangan.
ABI menyampaikan dorongan itu saat ikut Festival Aman Digital 2026 yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Balai Kota Jakarta, beberapa hari lalu. Forum itu dipakai untuk mengonsolidasikan langkah pencegahan fraud digital di antara pemerintah, perbankan, perusahaan teknologi, dan pelaku industri aset kripto.
Modus penipuan bergeser, pengguna jadi target utama
Deny Giovanno, Anggota Departemen Advokasi Strategis Asosiasi Blockchain Indonesia yang juga Public Policy & Government Relations Manager PT Pintu Kemana Saja (PINTU), mengatakan industri tak bisa lagi bersikap pasif. Menurut dia, lonjakan kejahatan siber memaksa pelaku usaha ikut berdiri di garis depan perlindungan konsumen.
“Untuk memerangi kejahatan siber, kami terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber yang dilakukan oleh ABI dan para anggotanya. Salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang diadakan sejak tahun 2023,” kata Deny dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 26 Juni 2026.
Pernyataan itu penting karena ancaman digital kini tidak hanya memanfaatkan celah sistem. Banyak penipu justru menunggu korban lengah, lalu masuk lewat pesan singkat, tautan palsu, atau skenario yang terlihat meyakinkan. Sekali korban terpancing, kerugian bisa terjadi dalam hitungan menit.
ABI sendiri menempatkan edukasi sebagai bagian dari pertahanan. Bagi industri blockchain dan aset kripto, literasi bukan pelengkap. Itu fondasi. Tanpa pemahaman dasar, pengguna sulit membedakan mana platform sah, mana penawaran bodong, dan mana akun palsu yang sengaja dibuat menyerupai layanan resmi.
OJK sorot kelompok usia produktif paling rawan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital. Regulator melihat pola fraud digital bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi.
Daniel Apriandi, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI, menyebut kelompok usia 25–49 tahun menjadi sasaran yang paling sering dibidik. Alasannya sederhana: mereka paling aktif bertransaksi digital, punya saldo, dan sering bergerak cepat tanpa verifikasi cukup.
“Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna,” ujar Daniel.
Ini yang membuat tema literasi digital terasa jauh lebih mendesak. Ancaman lama memang belum hilang, tapi kini dipadukan dengan alat baru yang jauh lebih meyakinkan. Pesan palsu bisa tampak seperti notifikasi resmi. Suara tiruan bisa terdengar akrab. Video palsu pun bisa memancing kepercayaan dalam sekejap.
Bagi pembaca, risikonya nyata. Satu klik ke tautan palsu, satu transfer ke rekening yang salah, atau satu unggahan data pribadi bisa membuka pintu ke pembobolan akun. Karena itu, OJK mendorong publik lebih kritis saat menerima informasi soal investasi, dompet digital, maupun permintaan verifikasi yang mencurigakan.
Pemprov DKI dan BSSN dorong kerja bareng lintas sektor
Pemprov DKI Jakarta ikut menggarisbawahi bahwa serangan siber sekarang sudah bergeser dari gangguan teknis menjadi manipulasi psikologis yang terstruktur. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyebut ancaman ini menyentuh langsung perilaku pengguna.
“Atas nama Pemprov DKI Jakarta kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BSSN yang secara konsisten mendorong terus peningkatan kesadaran budaya keamanan siber di Indonesia melalui berbagai program literasi dan kolaborasi lintas sektor,” kata Marulina.
Ia menegaskan, serangan siber hari ini tak lagi berhenti pada sistem yang down. Celahnya bisa masuk lewat social engineering, kebocoran data pribadi, sampai disinformasi yang sengaja disebar untuk membingungkan publik.
Dari sisi nasional, BSSN juga menyiapkan langkah jangka pendek untuk mempercepat pemahaman publik. Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro, menekankan bahwa upaya ini tak mungkin dikerjakan satu lembaga saja.
“Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas,” ujarnya.
Pendekatan itu masuk akal. Penipuan digital jarang berhenti di satu titik. Ia bergerak lintas platform, memanfaatkan celah manusia, lalu berpindah cepat ke kanal lain. Jadi, responsnya juga harus serempak: edukasi, pengawasan, pelaporan, dan penindakan.
Blockchain dan kripto tetap tumbuh, tapi keamanan jadi syarat
ABI melihat teknologi finansial berbasis blockchain dan aset kripto masih punya ruang tumbuh besar. Prospeknya terbuka. Minat publik pun belum surut. Tapi pertumbuhan tanpa perlindungan justru berisiko melahirkan kerugian baru yang sulit ditebus.
Karena itu, ABI menempatkan kepatuhan, keamanan siber, dan perlindungan konsumen sebagai pilar utama. Tiga hal ini saling terkait. Jika satu rapuh, kepercayaan publik ikut goyah. Dan kalau kepercayaan hilang, industri bisa melambat, meski teknologinya terus maju.
Di lapangan, kebiasaan sederhana masih jadi pembeda terbesar. Memeriksa alamat situs sebelum login. Mengaktifkan autentikasi dua faktor. Tidak membagikan OTP. Menahan diri sebelum menekan tautan dari pengirim tak dikenal. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap remeh, padahal justru paling sering menyelamatkan akun.
Bagi industri, pesan ABI dan BSSN cukup jelas: pertahanan digital tak bisa bertumpu pada perangkat lunak semata. Pengguna perlu paham cara kerja penipuan, regulator perlu menjaga pengawasan, dan perusahaan perlu terus membangun sistem yang aman sejak awal.
Ke depan, pola serangan kemungkinan tetap berubah mengikuti teknologi yang baru muncul. Karena itu, literasi digital tidak boleh berhenti sebagai kampanye sesaat. Ia harus jadi kebiasaan publik, juga ukuran sehat tidaknya ekosistem keuangan digital Indonesia.
Ringkasan singkat:
1. ABI mendorong penguatan literasi digital sebagai respons atas naiknya kejahatan siber di sektor keuangan digital.
2. OJK menilai kelompok usia 25–49 tahun paling sering jadi sasaran phishing, social engineering, dan penipuan berbasis AI.
3. BSSN, Pemprov DKI Jakarta, dan pelaku industri mendorong kolaborasi lintas sektor agar perlindungan konsumen lebih kuat.
FAQ singkat:
Apa ancaman paling menonjol saat ini? Phishing, social engineering, dan deep fake.
Siapa yang paling rentan? Pengguna aktif transaksi digital, terutama usia produktif.
Apa langkah paling dasar? Jangan bagikan OTP, cek alamat situs, dan aktifkan keamanan berlapis.
Ke depan, tantangannya bukan cuma menahan serangan yang sudah ada, melainkan menyiapkan publik agar lebih cepat mengenali pola baru yang datang berikutnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.