Pangkas Biaya Tambahan, Menhub Permudah Investasi Swasta di Kapal RoRo

JAKARTA — investasi swasta di kapal RoRo kini dipermudah pemerintah lewat penghapusan hambatan usaha dan biaya tambahan operasional. Kebijakan itu disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Jumat (26/6) malam, saat ia berbicara kepada awak media.

Langkah ini penting bagi bisnis logistik laut yang selama ini sensitif terhadap biaya dan perizinan. Pemerintah ingin membuat skema usaha kapal roll-on/roll-off lebih sederhana agar pelaku usaha bisa masuk tanpa terbebani biaya yang tak langsung terkait operasi kapal.

Biaya tambahan dipangkas, investasi swasta di kapal RoRo dibuka lebih lebar

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang melihat prospek pada layanan angkutan logistik dengan kapal RoRo. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin membuat proses usaha menjadi rumit.

“Kita menghilangkan obstacle, halangan buat mereka atau kira-kira ya kita bikin mulus aja mereka, sehingga mereka tidak ada additional cost yang harus mereka keluarkan,” kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Pernyataan itu menandakan arah kebijakan yang cukup jelas: negara tidak sedang menambah beban, tapi justru memangkas yang dianggap tidak perlu. Dalam praktiknya, hal seperti ini bisa memengaruhi hitungan investor sejak awal, dari minat masuk sampai keputusan menambah armada.

RoRo, yang dikenal sebagai kapal dengan sistem roll-on/roll-off, lazim dipakai untuk mengangkut kendaraan dan barang dengan alur bongkar muat yang lebih praktis. Di sektor logistik, efisiensi waktu dan biaya sering menjadi penentu utama. Sedikit penghematan saja bisa berpengaruh besar pada margin usaha.

Karena itu, kebijakan penghapusan biaya tambahan bukan sekadar soal administrasi. Untuk pelaku usaha, ini menyentuh inti perhitungan bisnis. Untuk pemerintah, ini bagian dari upaya mendorong konektivitas logistik tanpa harus bergantung pada anggaran subsidi.

Pemerintah tak siapkan subsidi untuk operator

Dudy juga menegaskan pemerintah tidak menyiapkan skema subsidi untuk operator kapal RoRo. Alasannya, layanan logistik dinilai sebagai kegiatan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan kalkulasi ekonomi masing-masing perusahaan.

Artinya, pemerintah tidak menempatkan RoRo sebagai layanan yang disokong dana negara secara langsung. Yang dibuka justru ruang usaha. Iklimnya yang dibikin lebih nyaman. Hambatannya yang dikurangi.