Menhub permudah investasi swasta di angkutan logistik kapal RoRo

JAKARTA — kapal RoRo jadi fokus baru pemerintah untuk menarik investasi swasta di angkutan logistik, setelah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan negara akan memangkas hambatan usaha, biaya tambahan operasional, dan proses perizinan yang dianggap memberatkan pelaku usaha pada Jumat (26/6) malam di Jakarta.

Pesan Dudy sederhana. Kalau swasta melihat peluang bisnis di layanan logistik berbasis kapal roll-on/roll-off itu, pemerintah ingin jalan masuknya dibuat lebih mulus. Tanpa tambahan biaya yang tidak perlu. Tanpa keruwetan yang membuat investor ragu.

Pemerintah buka ruang untuk kapal RoRo

Dalam bincang bersama awak media, Dudy menegaskan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa pun yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai punya prospek bisnis. Ia menekankan, pemerintah tidak akan membatasi pelaku usaha yang melihat ceruk pasar di sektor itu.

"Kita menghilangkan obstacle, halangan buat mereka atau kira-kira ya kita bikin mulus aja mereka, sehingga mereka tidak ada additional cost yang harus mereka keluarkan," kata Dudy.

Kalimat itu penting. Pemerintah tidak sedang menjanjikan uang negara untuk menutup semua ongkos. Yang dijanjikan justru perbaikan iklim usaha. Sementara pelaku swasta tetap harus menghitung sendiri apakah rute, muatan, dan frekuensi pelayaran layak secara bisnis.

Di titik ini, arah kebijakannya terlihat jelas: negara ingin menjadi pengurang hambatan, bukan penanggung seluruh risiko. Bagi investor logistik, pola seperti ini biasanya lebih menarik bila pasar sudah mulai terbentuk, pelabuhan siap, dan arus barang cukup stabil.

Tanpa subsidi, swasta diminta hitung sendiri

Dudy mengatakan pemerintah tidak menyiapkan skema subsidi bagi operator kapal RoRo. Alasannya, layanan logistik adalah kegiatan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi masing-masing perusahaan.

Artinya, pemerintah tidak memposisikan kapal RoRo sebagai layanan yang sepenuhnya ditopang fiskal. Operator tetap harus membaca biaya bahan bakar, perawatan kapal, kepastian muatan, jadwal kapal, hingga kecocokan rute. Jika semua angka masuk, investasi bisa jalan. Kalau tidak, proyek biasanya berhenti di meja hitung-hitungan.

Ia menambahkan, apabila berbagai hambatan bisa dihilangkan, perusahaan tinggal berfokus pada biaya operasional sehingga efisiensi usaha meningkat dan investasi menjadi lebih menarik. Logika ini dekat dengan dunia logistik. Margin tipis. Putaran armada harus cepat. Kesalahan kecil bisa langsung menggerus keuntungan.

Dalam penjelasan yang sama, Dudy juga menekankan bahwa kalau sebuah usaha masih terlihat belum menguntungkan, penyebabnya harus dilihat menyeluruh. Bukan hanya dari sisi kapal atau pelabuhan, tapi juga dari sisi permintaan pasar.

Permintaan pasar jadi penentu kapal RoRo

Menurut Dudy, demand atau permintaan menjadi faktor utama keberhasilan layanan logistik. Karena itu, pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan permintaan melalui berbagai katalisator, termasuk insentif yang dapat meningkatkan minat penggunaan angkutan logistik berbasis kapal RoRo.

"Ya katalisatornya kan macam-macam. Insentifnya bisa segala macam, insentif itu kan bisa untuk supaya ada ada pertumbuhan demand-nya kan. Saya tawarkan kepada siapa saja," ujar Menhub.

Di lapangan, itu berarti persoalannya tidak berhenti pada kesiapan kapal. Pengusaha pengirim barang harus merasa ongkos kirim lewat laut lebih rendah atau setidaknya lebih efisien dibandingkan jalur darat. Kalau selisih biaya kecil, mereka mungkin tetap memilih truk. Kalau lebih murah dan jadwalnya masuk akal, pelabuhan bisa ramai.

Pemerintah meyakini kapal RoRo dapat membantu memindahkan sebagian distribusi barang dari jalan raya ke jalur laut. Dampaknya bukan cuma pada efisiensi biaya logistik, tetapi juga pada beban jalan yang selama ini dipikul truk barang dalam jumlah besar.

Ini penting bagi banyak pihak. Biaya logistik yang lebih efisien dapat berpengaruh ke harga distribusi barang, terutama untuk komoditas antarpulau. Di banyak wilayah, biaya angkut masih menjadi komponen yang membuat harga barang bergerak lebih tinggi dari harga asalnya. Jalur laut yang lebih aktif bisa mengubah peta itu, meski perlahan.

ASDP mulai masuk, swasta masih menimbang

Dudy mengungkapkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mulai merencanakan pengoperasian kapal RoRo untuk angkutan peti kemas pada sejumlah rute sebagai langkah awal pengembangan layanan logistik tersebut.

"Saat ini yang berani masuk ASDP. Kalau swasta enggak berani masuk, ya saya juga enggak bisa nyuruh, maksain mereka kan? Enggak mungkin juga mereka (swasta) akan maksa kalau misalnya buat mereka tidak visible," katanya.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pemerintah melihat BUMN bisa menjadi pembuka jalan. Setelah itu, pasar diharapkan ikut bergerak. Jika rute membuktikan kelayakan, operator lain bisa masuk. Jika tidak, skema bisnis akan sulit berkembang lebih jauh.

Karena itu, rencana ASDP menjadi semacam uji awal. Dari sana akan terlihat apakah model kapal RoRo untuk logistik peti kemas benar-benar cocok dengan kebutuhan pasar, pelabuhan, dan biaya operasional di Indonesia. Kalau berhasil, ruang ekspansi terbuka. Kalau belum, pemerintah masih harus menata ulang banyak sisi.

Menhub juga menegaskan pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan swasta mengikuti langkah yang sama. Keputusan investasi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pendanaan dan perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

"Visible tidaknya kan tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi kalau yang punya kelebihan uang, investasi di sini (kapal RoRo) bisa dianggap sebagai investasi visible, tergantung kapasitas masing-masing orang, kapasitas masing-masing perusahaan, kan beda-beda dari A sampai Z itu," kata Dudy lagi.

Efisiensi distribusi jadi taruhan

Dari sisi kebijakan, pemerintah tampak ingin mendorong pergeseran besar dalam distribusi logistik nasional. Jalan raya selama ini menanggung beban berat dari angkutan barang. Bila sebagian muatan pindah ke kapal RoRo, arus truk di darat bisa lebih terkendali dan umur infrastruktur jalan bisa lebih terjaga.

Tapi perpindahan itu tidak terjadi otomatis. Operator harus yakin ada muatan. Pengirim barang harus yakin jadwalnya pas. Pelabuhan harus siap melayani bongkar muat yang cepat. Semua simpul itu saling terhubung.

Dudy optimistis semakin kompetitif biaya angkutan memakai kapal RoRo, semakin besar peluang perpindahan logistik dari jalan raya ke jalur laut. Efisiensi distribusi nasional pun berpotensi meningkat jika pasar benar-benar merespons.

Ke depan, arah kebijakan ini akan diuji oleh satu hal yang sangat praktis: apakah dunia usaha melihat kapal RoRo sebagai model logistik yang masuk akal untuk dibiayai. Pemerintah sudah membuka pintu. Tinggal menunggu siapa yang masuk lebih dulu, dan rute mana yang paling cepat membuktikan diri.