Karena itu, rencana ASDP menjadi semacam uji awal. Dari sana akan terlihat apakah model kapal RoRo untuk logistik peti kemas benar-benar cocok dengan kebutuhan pasar, pelabuhan, dan biaya operasional di Indonesia. Kalau berhasil, ruang ekspansi terbuka. Kalau belum, pemerintah masih harus menata ulang banyak sisi.
Menhub juga menegaskan pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan swasta mengikuti langkah yang sama. Keputusan investasi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pendanaan dan perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.
"Visible tidaknya kan tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi kalau yang punya kelebihan uang, investasi di sini (kapal RoRo) bisa dianggap sebagai investasi visible, tergantung kapasitas masing-masing orang, kapasitas masing-masing perusahaan, kan beda-beda dari A sampai Z itu," kata Dudy lagi.
Efisiensi distribusi jadi taruhan
Dari sisi kebijakan, pemerintah tampak ingin mendorong pergeseran besar dalam distribusi logistik nasional. Jalan raya selama ini menanggung beban berat dari angkutan barang. Bila sebagian muatan pindah ke kapal RoRo, arus truk di darat bisa lebih terkendali dan umur infrastruktur jalan bisa lebih terjaga.
Tapi perpindahan itu tidak terjadi otomatis. Operator harus yakin ada muatan. Pengirim barang harus yakin jadwalnya pas. Pelabuhan harus siap melayani bongkar muat yang cepat. Semua simpul itu saling terhubung.
Dudy optimistis semakin kompetitif biaya angkutan memakai kapal RoRo, semakin besar peluang perpindahan logistik dari jalan raya ke jalur laut. Efisiensi distribusi nasional pun berpotensi meningkat jika pasar benar-benar merespons.
Ke depan, arah kebijakan ini akan diuji oleh satu hal yang sangat praktis: apakah dunia usaha melihat kapal RoRo sebagai model logistik yang masuk akal untuk dibiayai. Pemerintah sudah membuka pintu. Tinggal menunggu siapa yang masuk lebih dulu, dan rute mana yang paling cepat membuktikan diri.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.