Mentan: PT DSI Bikin Transparan Ekspor Sawit-Penerimaan Naik

Situasi ini penting karena Indonesia selama ini kerap menghadapi dilema klasik. Saat harga terlalu rendah, petani terpukul. Saat terlalu tinggi, rumah tangga pembeli yang menanggung beban. Pemerintah mencoba menahan dua ekstrem itu lewat cadangan, distribusi, dan intervensi di titik-titik tertentu.

Cadangan beras pemerintah yang besar memberi bantalan saat pasokan terganggu. Tapi bantalan itu tidak berdiri sendiri. Ia perlu didukung produksi dalam negeri yang stabil, serapan gabah yang baik, dan tata niaga yang tidak bocor di sepanjang jalur distribusi.

Di titik inilah Amran menekankan pentingnya tata kelola yang rapi. Pendekatan ini bukan sekadar soal stok di gudang. Ini soal bagaimana harga terbentuk dari sawah sampai ke pasar, dan siapa yang paling diuntungkan dari setiap perubahan harga.

PT DSI, ekspor satu pintu, dan pengawasan sawit

Bagian lain yang disorot Amran adalah sektor sawit. Pemerintah, kata dia, mendorong peningkatan produksi untuk mendukung swasembada energi melalui bioetanol. Pada saat yang sama, harga Tandan Buah Segar atau TBS sawit di tingkat petani harus tetap stabil.

Ia memastikan rencana penetapan aturan ekspor satu pintu lewat BUMN khusus, PT DSI, tidak akan merugikan petani sawit. Sebaliknya, skema itu diharapkan membuat arus ekspor lebih transparan dan lebih mudah diawasi.

Amran bahkan menyebut telah melaporkan 274 sampai 300 perusahaan sawit yang diduga mempermainkan harga TBS. Menurut dia, keberadaan PT DSI bisa mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini berpotensi menekan penerimaan negara.

“Kami laporkan 274-300 perusahaan sawit yang mempermainkan harga TBS. Diharapkan pembentukan PT DSI dapat mencegah permainan under invoicing dan transfer pricing,” kata Amran.

Istilah under invoicing dan transfer pricing penting dipahami. Under invoicing membuat nilai transaksi di dokumen ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya. Transfer pricing bisa memindahkan laba ke entitas lain lewat harga transaksi internal. Dua praktik ini sama-sama berisiko menggerus pajak, bea keluar, dan penerimaan lain yang seharusnya masuk ke negara.

Bila pengawasan ekspor sawit benar-benar rapat, dampaknya bisa luas. Negara berpeluang memperoleh penerimaan yang lebih optimal. Petani juga bisa mendapat sinyal harga yang lebih adil karena permainan di hilir makin sulit dilakukan.