Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai garda terdepan penanganan stunting kini di ambang perombakan besar. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, secara tegas mengusulkan agar cakupan penerima bantuan nutrisi ini disusutkan. Fokus utama hanya akan menyasar balita hingga murid SMP, sementara siswa SMA bakal dicoret dari daftar penerima.
Usul ini muncul bukan tanpa alasan. Yahya menilai kelompok balita dan siswa SMP berada pada fase pertumbuhan fisik paling krusial. Mereka butuh asupan gizi yang tidak main-main.
“Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi tinggi,” ujar Yahya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu, 19 Juli 2026. Menurut pandangannya, intervensi nutrisi pada siswa jenjang SMA sudah tidak lagi memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan kesehatan jangka panjang.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, efisiensi anggaran adalah harga mati. Ia menekankan perlunya skema refocusing yang tajam. Bukan cuma soal batasan usia, tapi juga pemilahan berdasarkan desil ekonomi keluarga. Jadi, bantuan benar-benar jatuh ke tangan mereka yang dari sisi ekonomi memang layak dibantu.
Anggaran dan Sasaran yang Dipangkas
Wacana perampingan sasaran ini sebetulnya sudah mulai mengerucut sejak rapat tertutup antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR pada 15 Juni 2026. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, kala itu memaparkan alasan efisiensi. Sasaran yang lebih ramping diklaim bakal menjamin ketepatan distribusi sekaligus menjaga kesehatan kas negara.
Suara serupa datang dari kalangan pengamat. Dalam rapat dengar pendapat pada 16 Juli 2026, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mengeluarkan angka yang cukup mengejutkan. Mereka merekomendasikan pemangkasan jumlah penerima manfaat dari 82 juta orang menjadi hanya 26 juta saja. Angka ini dianggap lebih rasional jika disandingkan dengan tujuan utama program.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyambut baik hitung-hitungan tersebut. Ia mengingatkan kembali esensi awal proyek ini. Fokus utamanya adalah perbaikan gizi untuk menekan angka stunting, bukan pembagian konsumsi massal yang merata ke seluruh kalangan.
“Kalau tujuannya adalah perbaikan gizi dan pengurangan stunting, maka tidak semua anak harus masuk kategori penerima manfaat,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.
Panja Segera Bergerak
Untuk memastikan wacana ini tidak sekadar jadi wacana di meja rapat, Komisi IX DPR sudah menyiapkan langkah konkret. Mereka berencana membentuk Panitia Kerja (Panja). Keberadaan Panja ini diharapkan bisa membedah karut-marut implementasi di lapangan agar kebijakan ke depan lebih tuntas dan komprehensif.
Charles meyakini pembentukan Panja akan memberikan ruang lebih luas bagi para legislator untuk mengawasi dan memberikan arahan teknis. “Dengan adanya Panja, diharapkan ada hal-hal spesifik bagaimana program ini dapat berjalan lebih baik,” katanya.
Keputusan untuk memangkas jumlah penerima secara drastis ini mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sektor pendidikan menengah atas yang selama ini masuk dalam rencana intervensi kini harus bersiap gigit jari. Pasalnya, prioritas anggaran akan dialihkan sepenuhnya untuk mengisi piring makan anak-anak yang berada di usia emas perkembangan.
Evaluasi ini menandai babak baru bagi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis. Jika nantinya skema ini disepakati, jutaan siswa SMA dipastikan tidak akan lagi menerima jatah makan siang dari negara. Segala perhatian kini tertuju pada rapat-rapat internal Panja mendatang, yang akan menentukan nasib akhir dari peta jalan pemberian nutrisi bagi anak sekolah di seluruh pelosok Indonesia.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.