Pangdam Udayana paparkan pembentukan Kodam Baru di NTT

DENPASAR — Pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur menjadi langkah krusial memperkuat sistem pertahanan Indonesia di perbatasan dengan Timor Leste. Mayjen TNI Piek Budyakto, Pangdam IX/Udayana, mengungkapkan rencana tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI yang digelar di Makodam Udayana, Denpasar, Jumat.

Kunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI, dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, hadir dengan 33 anggota rombongan. Mereka tidak hanya mendengarkan paparan Pangdam, tetapi juga memetakan langkah konkret mewujudkan pertahanan yang lebih responsif di wilayah perbatasan yang paling rawan di kawasan timur Indonesia.

Posisi Strategis NTT Menuntut Pertahanan Lebih Kuat

Piek Budyakto menegaskan NTT memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi ini mewajibkan sistem pertahanan yang tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap berbagai ancaman keamanan.

Meski keamanan di wilayah perbatasan saat ini relatif kondusif, potensi ancaman tetap riil. Penyelundupan, kejahatan lintas negara, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter masih memerlukan kewaspadaan berkelanjutan. Inilah alasan mengapa pembentukan Kodam baru menjadi prioritas strategis bagi TNI.

Kodam XXVII/Sobe Sonbai: Nama yang Menghormati Sejarah

Kodam baru yang akan dibentuk dinamai Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Nama itu diambil dari tokoh Raja Timor sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat NTT. Hingga saat ini, progres pembentukan sudah mencakup penyiapan lahan, pembangunan markas, penyediaan personel dan perlengkapan, serta pembangunan rumah dinas.

Pangdam menjelaskan pembentukan Kodam baru akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Dengan struktur komando yang lebih dekat, koordinasi penanganan ancaman dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

Permintaan Dukungan Penuh dari DPR

Kodam IX/Udayana meminta Komisi I DPR RI memberikan dukungan komprehensif. Mulai dari kebijakan, organisasi, personel, infrastruktur, alutsista (alat utama sistem senjata), hingga anggaran agar pembentukan Kodam baru dapat segera terwujud. Permintaan ini mencerminkan kompleksitas logistik dan biaya yang diperlukan untuk membangun komando militer baru di daerah terpencil.