BOGOR, JOURNALARTA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan transformasi organisasi secara menyeluruh agar lebih adaptif, efisien, dan berorientasi hasil. Langkah ini dipandang krusial untuk memperkuat pengelolaan APBN sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang fluktuatif.
Instruksi tersebut disampaikan Purbaya saat membuka Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Selasa (28/7/2026). Forum ini dihadiri oleh pimpinan eselon di lingkungan DJPb, mulai dari kantor pusat hingga unit vertikal di seluruh pelosok Tanah Air.
Transformasi Menuju Efisiensi Birokrasi
Purbaya menekankan bahwa penataan organisasi bukan sekadar memindahkan kotak dalam bagan struktur atau melakukan perubahan administratif semata. Baginya, perubahan yang substansial harus mampu mendorong kecepatan kerja, memperjelas pembagian fungsi, serta menciptakan layanan publik yang lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak di bagan struktur semata. Penataan yang benar harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pembagian pekerjaan lebih jelas, dan hasil kerjanya lebih terasa nyata manfaatnya,” tegas Purbaya di hadapan para peserta forum.
Ia meminta jajaran DJPb untuk berani melakukan penyederhanaan proses bisnis secara radikal. Tahapan birokrasi yang dinilai tidak relevan atau menghambat kelincahan layanan harus segera dipangkas. Evaluasi terhadap setiap fungsi organisasi harus dilakukan terus-menerus agar tetap selaras dengan prioritas kebijakan fiskal pemerintah yang terus berkembang.
DJPb sebagai Penyangga Stabilitas Ekonomi
Sebagai unit eselon I dengan jaringan terluas, DJPb memegang tanggung jawab ganda. Unit ini berfungsi sebagai growth agent atau pendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi APBN yang tepat sasaran, sekaligus berperan sebagai stabilizer agent untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara.
Purbaya mengingatkan bahwa posisi strategis tersebut menuntut profesionalisme tinggi. Setiap langkah akselerasi yang diambil harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung,” ungkapnya.
Dampak dari kebijakan ini sangat signifikan bagi masyarakat. Keberadaan KPPN di tingkat kabupaten/kota menjadi ujung tombak. Semakin efektif organisasi DJPb bekerja, semakin cepat pula dana pembangunan mengalir ke daerah, yang secara langsung berpengaruh pada laju perputaran ekonomi lokal dan daya beli masyarakat.
Inovasi dengan Integritas Tinggi
Terkait pembangunan budaya kerja, Purbaya mendorong para pimpinan untuk membangun lingkungan yang berorientasi pada hasil. Kepemimpinan yang berani mengambil keputusan cepat di tengah situasi yang berubah sangat dibutuhkan. Meski demikian, kebebasan berinovasi tetap wajib dibarengi dengan pengawasan internal yang ketat.
Ia menegaskan, inovasi bukanlah pembenaran untuk melanggar aturan. Kepatuhan terhadap regulasi dan integritas aparat harus menjadi fondasi utama.
“Bergerak lebih cepat bukan berarti boleh mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang melanggar ketentuan hukum. Semua keputusan harus dipertimbangkan secara matang dari berbagai sisi risiko dan manfaatnya,” jelasnya.
Purbaya optimistis bahwa dengan semangat perbaikan berkelanjutan, DJPb akan bertransformasi menjadi institusi kelas dunia. Ia menutup arahannya dengan keyakinan penuh bahwa seluruh jajaran perbendaharaan mampu menjawab tantangan masa depan dan menjadi garda terdepan dalam menjaga fiskal Indonesia.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.