JAKARTA — Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp 820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dari total tersebut, hampir 29 persen—sekitar Rp 240 triliun—dialokasikan khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian ini saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Nilai MBG tahun depan naik dibandingkan alokasi 2026 yang sebesar Rp 229 triliun—artinya ada peningkatan sekitar Rp 11 triliun untuk program nutrisi anak-anak Indonesia.
MBG Jadi Prioritas Utama Anggaran Pendidikan
Besarnya porsi MBG dalam anggaran pendidikan 2027 menunjukkan komitmen pemerintah Prabowo Subianto untuk investasi gizi sejak dini. Program ini merupakan salah satu fondasi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengingat gizi yang baik pada usia dini berpengaruh pada perkembangan kognitif dan prestasi belajar anak.
Selain MBG, anggaran Rp 820,9 triliun tersebut juga dialokasikan untuk beragam program pendidikan lainnya.
Di antaranya: Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mencakup 1,1 juta mahasiswa, tunjangan profesi guru (TPG) non-Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 1,3 juta guru, hingga pembangunan 7 sekolah unggul Garuda dan renovasi 12.215 sekolah serta madrasah.
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk bantuan operasional sekolah (BOS) kepada 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, dan tunjangan guru ASN di daerah. Paket lengkap ini mencerminkan strategi holistik untuk mengejar target konstitusional: mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Pengawasan Ketat untuk Jamin Pelaksanaan Optimal
Mengingat besarnya dana MBG, Kemenkeu memperkuat mekanisme pengawasan melalui jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia. Purbaya menjelaskan bahwa jajaran Kanwil DJPb mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sudah melakukan survei langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” ujar Purbaya pada Rabu 12 Agustus 2026.
Berdasarkan laporan pantauan tersebut, secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik. Namun, pemerintah tetap waspada dan terus meningkatkan koordinasi untuk mencegah risiko yang mungkin terjadi, seperti masalah keracunan atau kecelakaan di lapangan.
Badan Gizi Nasional Perkuat Koordinasi dengan Daerah
Selain Kemenkeu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan lebih optimal. Kepala BGN, Sudaryono (akrab disapa Mas Dar), menekankan bahwa dukungan kepala daerah sangat krusial mengingat mereka memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” katanya.
BGN membutuhkan kolaborasi pemda untuk menangani berbagai persoalan pelaksanaan MBG secara bersama-sama. Dengan jaringan pengawasan yang melibatkan pusat hingga daerah, pemerintah berharap program nutrisi anak ini bisa mencapai dampak maksimal bagi kesehatan dan perkembangan generasi muda Indonesia.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.