Ketua Komisi XI DPR Minta Mitra SPPG Turut Kawal Perbaikan Tata Kelola MBG

JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan pertanda program berhenti, melainkan langkah perbaikan tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel. Ia meminta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap bersemangat mengawal proses pembenahan yang dilakukan pemerintah.

“Pemerintah memutuskan ada perbaikan, tetapi tidak akan menutup Program MBG karena ini adalah janji kampanye Bapak Presiden Prabowo,” ujar Misbakhun saat berdialog dengan mitra SPPG se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (10/8/2026).

Pesan Misbakhun penting mengingat ada kekhawatiran di kalangan mitra SPPG tentang keberlanjutan program yang menjadi prioritas presiden. Dengan menegaskan komitmen pemerintah, ketua komisi ini berusaha meredakan kegelisahan sekaligus mengajak semua pihak bergerak bersama dalam pembenahan.

Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci

Misbakhun menjelaskan pembenahan tata kelola MBG menjadi keharusan karena program ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai kebijakan publik berbasis dana negara, MBG harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memiliki standar serta prosedur yang jelas dan terukur.

“Ini kebijakan publik yang menggunakan uang negara, menggunakan APBN, sehingga tata kelolanya harus diatur, harus transparan, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan standar serta prosedur yang jelas,” terangnya.

Pendekatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program sosial. Dengan standar yang lebih ketat, manfaat MBG diharapkan benar-benar sampai ke kelompok sasaran—anak-anak yang membutuhan—tanpa kebocoran atau penyimpangan.

Mitra SPPG Diminta Ikut Mengawal

Misbakhun secara eksplisit meminta mitra SPPG mengikuti proses standardisasi dan pembenahan tata kelola dengan baik. Ia menekankan ini bukan hambatan, melainkan semangat perbaikan bersama yang harus didukung semua pihak.

“Upaya-upaya perbaikan, meningkatkan standardisasi, mengubah tata kelola dan sebagainya, saya minta tolong diikuti dengan baik. Ini adalah semangat upaya perbaikan,” katanya. Dengan melibatkan mitra SPPG dalam pengawalan, diharapkan setiap perubahan berjalan transparan dan diterima semua pihak.

Selain itu, Misbakhun juga meminta mitra SPPG tidak mengkhawatirkan keberlanjutan program dan tetap menjalankan layanan pemenuhan gizi sesuai standar yang ditetapkan. Pesan ini penting agar tidak ada gangguan dalam pelaksanaan MBG di lapangan.

Apresiasi untuk Kontribusi SPPG

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar ini mengapresiasi dedikasi mitra SPPG yang selama ini terlibat menyediakan menu bergizi untuk MBG. Misbakhun menilai mitra SPPG telah berpartisipasi dalam misi besar negara untuk membentuk generasi berkecukupan gizi.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sebagai pengusaha bersedia menginisiasi dan terlibat dalam upaya besar negara yang menjadi visi dan misi Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memutus mata rantai kekurangan gizi anak-anak di Indonesia,” ucap Misbakhun.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan nutrisi sejak dini. Dengan perbaikan tata kelola yang terencana, program ini diharapkan semakin efektif mencapai tujuannya dan memberikan dampak nyata bagi jutaan anak di seluruh Indonesia.