Banyak pihak khawatir jika penyusunan anggaran tidak segera diperjelas, program ini malah jadi beban baru bagi sekolah. Selama ini, kepala sekolah dan guru sudah cukup terbebani dengan urusan administratif kurikulum. Menambahkan kerumitan soal sumber dana makanan tanpa petunjuk yang tegas hanya akan memecah konsentrasi mereka dari tugas utama mengajar.
Pemerintah kini dituntut untuk menunjukkan keberanian dalam menyusun skala prioritas. Skenario terburuk yang harus dihindari adalah pemotongan anggaran operasional sekolah demi menutup celah pembiayaan MBG. Jika hal itu sampai terjadi, kualitas pendidikan bisa benar-benar anjlok.
Sebaliknya, jika MBG dikelola dengan skema baru yang matang, dampaknya akan sangat positif bagi pertumbuhan fisik dan kognitif siswa di pelosok negeri.
Kurniasih kembali menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal hitungan angka di atas kertas. Ini soal masa depan anak-anak Indonesia. Hingga saat ini, belum ada dokumen resmi dari pemerintah mengenai simulasi perubahan alokasi pascaputusan MK tersebut.
Bola panas kini berada di tangan kementerian terkait untuk segera menyodorkan draf transisi yang transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan kualitas layanan publik di sekolah-sekolah.
Ke depan, DPR berencana memanggil para menteri terkait untuk memaparkan simulasi anggaran secara mendetail. Mereka menuntut kejelasan sebelum siklus pembahasan anggaran periode berikutnya mencapai tahap final. Publik kini menanti, apakah pemerintah mampu menyeimbangkan dua kepentingan besar ini tanpa harus mengorbankan salah satu di antaranya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.