Refleksi HUT ke-81 RI, Sahroni: Semoga Hukum Makin Ditegakkan, Tanpa Harus Viral Duluan

Suara sirine mungkin sudah berhenti berbunyi, tapi pesan di balik peringatan HUT ke-81 RI masih menggema di ruang-ruang kantor penegak hukum. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak berhenti pada upacara seremonial semata.

Baginya, arti merdeka yang sesungguhnya adalah ketika setiap warga negara—siapa pun dia—mendapatkan hak yang sama dan setara di depan hukum tanpa harus menunggu kasusnya meledak di jagat maya.

Senin (17/8/2026), Sahroni menyoroti fenomena “viral baru ditangani” yang belakangan dianggap menjadi penyakit kronis dalam sistem peradilan kita.

Ia merasa resah melihat pola penegakan hukum yang kerap kali berjalan lambat, kecuali jika ada tekanan publik atau potongan video yang ramai dibicarakan warganet.

Kondisi ini, menurut dia, bukan cerminan negara yang merdeka sepenuhnya karena rasa keadilan masyarakat masih bergantung pada algoritma media sosial.

“Dalam rangka hari kemerdekaan ini, saya ingin menggarisbawahi terkait praktik penegakan hukum di Tanah Air dari perspektif Wakil Ketua Komisi III,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya. Baginya, supremasi hukum bukan pajangan, melainkan jantung dari negara yang ingin terus maju dan berkembang. Ia menuntut agar aparat tidak lagi tebang pilih.

Menakar Komitmen dari Istana

Sahroni mencermati arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menunjukkan keberanian untuk melakukan intervensi positif. Ia melihat ada upaya nyata dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk tidak selalu mengekor pada narasi populer di media sosial. Sebaliknya, pemerintah justru tampak lebih fokus pada subtansi keadilan yang sering luput dari perhatian mata publik.

Sebagai contoh, Sahroni menyinggung bagaimana pemerintah mengambil langkah konkret dalam menangani perkara yang secara logika publik sempat tercederai. Ia menyebut kasus Tom Lembong sebagai salah satu preseden di mana penegakan hukum berjalan dengan pendekatan yang lebih substansial, bukan sekadar merespons keramaian di Twitter atau TikTok.

“Saya melihat Pak Presiden sangat berusaha dan berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum yang adil dan menjunjung tinggi HAM di Tanah Air. Bisa kita lihat beliau turun tangan langsung dalam berbagai kasus hukum yang mungkin dilihat publik menciderai logika keadilan,” tambah politisi Partai NasDem tersebut.