Komisi X DPR Minta Sekolah di Kalimantan Libur Jika Kabut Asap Memburuk

Komisi X Soroti Perlindungan Masyarakat

Tidak hanya soal sekolah, Ketua DPR Puan Maharani juga meminta pemerintah memprioritaskan pelindungan masyarakat terdampak karhutla secara keseluruhan. Puan menekankan bahwa intervensi pengendalian api harus dibarengi dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan warga.

Pemerintah daerah terdampak diminta membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan. Stok masker juga harus disiapkan dan didistribusikan kepada warga. Puan juga meminta pemerintah menetapkan zona operasi prioritas pemadaman berdasarkan konsentrasi titik panas, kondisi gambut, arah angin, dan kapasitas pemadaman lokal.

Sementara itu, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengatasi karhutla. Di Kalimantan Barat, OMC dilaksanakan 13–17 Agustus 2026 dengan sembilan sorti penerbangan, menghasilkan estimasi curah hujan 10,92 juta meter kubik. BMKG tengah berkoordinasi untuk pelaksanaan kembali OMC pada 23–27 Agustus 2026.

Kondisi sulit ini timbul dari fenomena cuaca kering akibat El Nino, yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus–September 2026.

Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengingatkan bahwa fenomena serupa pada 1997–1998 memicu krisis lingkungan terbesar Asia Tenggara abad ke-20 dengan kebakaran lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan.

“Ini tidak boleh terulang,” kata Lukman, menekankan perlunya tindakan luar biasa dari pemerintah.