Senin, 24 Agustus 2026 WIB
BREAKING
NASIONAL

BGN Perketat Tata Kelola SPPG untuk Jaga Kualitas Program MBG

BGN Perketat Tata Kelola SPPG untuk Jaga Kualitas Program MBG
BGN memperketat tata kelola SPPG untuk menjaga mutu Program MBG

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat tata kelola SPPG untuk menjaga kualitas Program MBG. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya akan mencopot pihak yang terbukti melanggar SOP, menyebabkan kejadian fatal, atau melakukan pelanggaran hukum.

Sudaryono juga mengatakan BGN akan memeriksa informasi di media sosial soal dugaan penambahan harga telur jauh di atas harga sebenarnya oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan itu masuk dalam upaya pembenahan tata kelola yang sedang dikerjakan sejak ia menjabat.

Tata kelola SPPG dibenahi dari SOP sampai rantai pasok

Sudaryono menyampaikan bahwa pembenahan yang ia lakukan tidak berhenti di satu titik. Menurut dia, BGN sedang menata ulang pelaksanaan SOP, termasuk SOP rantai pasok dan cara berbelanja.

"Intinya adalah saya ini hari ke-9 saya jadi Kepala BGN, kita benahi semua, kita benahi dari tata kelolanya, kita benahi dari pelaksanaan SOP-nya. SOP-nya sudah ada semua, tinggal secara konsekuen dan disiplin dilaksanakan, termasuk SOP rantai pasok, cara berbelanja dan lain sebagainya," kata Sudaryono, Ahad (23/8/2026).

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa BGN melihat persoalan bukan semata di lapangan, tetapi juga di disiplin pelaksanaan. SOP disebut sudah tersedia. Yang jadi soal, menurut Sudaryono, adalah konsistensi menjalankannya.

Ia mengakui masih ada oknum di sejumlah SPPG yang melakukan pelanggaran. Namun, dia menekankan perilaku itu tidak mewakili banyak SPPG yang menurutnya sudah bekerja sesuai ketentuan. Nada pernyataannya tegas. BGN, kata dia, ingin menutup ruang kompromi bagi pelanggaran yang berulang.

Pelanggaran dinilai bisa ganggu kesehatan penerima manfaat

Sudaryono menyebut sejumlah pelanggaran yang ditemui, mulai dari tidak hadir di dapur sampai tidak menjalankan SOP yang telah ditetapkan. Dalam sejumlah kasus, pelanggaran semacam itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan hingga keracunan makanan.

Ia juga menyinggung adanya anggota SPPG yang terlibat penipuan dan judi daring. Dua hal ini, menurut dia, masuk kategori yang tak bisa ditoleransi bila terbukti melalui investigasi.

"Semua pelanggaran ini, kita lihat kadarnya, manakala itu memang melanggar hukum dan terbukti secara investigasi, kita tidak segankan untuk kita copot dan kita berhentikan status ASN P3K," ujarnya.

Kalimat itu menandai langkah yang lebih keras dari sekadar teguran administratif. BGN, setidaknya dari pernyataan Sudaryono, ingin menjadikan sanksi sebagai alat disiplin, bukan formalitas di atas kertas.

Dampaknya langsung terasa ke kualitas layanan MBG

Di lapangan, pengetatan tata kelola SPPG berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima penerima manfaat Program MBG. Kalau rantai pasok tak rapi, belanja tak sesuai, atau dapur tak dijalankan sesuai SOP, risiko munculnya makanan yang tidak layak ikut naik.

Itu sebabnya isu seperti dugaan harga telur yang dinaikkan jauh dari harga sebenarnya bukan perkara kecil. Soalnya, penyimpangan biaya bisa merembet ke kualitas bahan, porsi, dan ketepatan distribusi.

Di sisi lain, sikap BGN yang membuka pemeriksaan atas kabar di media sosial juga menunjukkan bahwa pengawasan tak hanya berjalan dari laporan internal. Publik ikut menjadi sumber alarm awal. Begitu ada dugaan mark up atau pelanggaran lain, perhatian langsung tertuju pada bagaimana BGN menindaklanjutinya, bukan sekadar membiarkannya lewat.

Bagi Program MBG, langkah disiplin seperti ini penting karena layanan gizi menyangkut kelompok penerima yang membutuhkan standar keamanan lebih ketat. Satu pelanggaran di dapur bisa berujung pada masalah yang lebih luas. Karena itu, sinyal pencopotan dan penghentian status ASN P3K bagi pelanggar hukum punya arti besar: BGN ingin menunjukkan bahwa tata kelola SPPG tidak akan dibiarkan longgar.

Sudaryono menutup pernyataannya dengan pesan bahwa pembenahan sedang berjalan, dan pengawasan akan terus diarahkan pada SOP, rantai pasok, hingga perilaku personel di lapangan. Dari sana, publik tinggal menunggu satu hal yang paling krusial: apakah temuan dugaan pelanggaran, termasuk soal harga telur, akan benar-benar berujung sanksi atau tidak.

(AG)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda

TRENDING Cek Penerima Bansos PKH & BPNT Kemensos 24 Agustus 2026: Cara Cek NIK KTP Online