“Struktur ekonomi yang ditopang pariwisata, perdagangan, jasa, dan investasi membuat daerah sensitif terhadap perubahan eksternal,” ujar Koster. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara adaptif, efektif, dan efisien.
Prinsip yang sama diterapkan di Kabupaten Belitung. DPRD Belitung menugaskan seluruh komisi untuk mendalami Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja terkait. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belitung, Hilman, menekankan pentingnya pembahasan yang cermat, objektif, dan tepat waktu.
“Kami meminta kepada seluruh komisi untuk membahas rancangan ini secara mendalam mengingat arti pentingnya bagi tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Hilman.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Penambahan belanja daerah Rp82,45 miliar di Limapuluh Kota membuka ruang dialog lebih lanjut antara DPRD dan eksekutif tentang prioritas pembangunan. Fraksi Golkar berkomitmen untuk mengawasi penggunaan dana dan memastikan setiap alokasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tantangan yang sama dihadapi DPRD di seluruh daerah: bagaimana memastikan perubahan anggaran tidak hanya responsif terhadap kebutuhan sesaat, tetapi juga berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan jangka panjang. Kehadiran langsung Kepala OPD dalam rapat kerja komisi, seperti yang diminta Hilman di Belitung, menunjukkan seriusnya upaya untuk transparansi penuh dalam proses penganggaran daerah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.