Wacana Payroll ASN Pindah ke Himbara, DPR Siap Perjuangkan BPD

Potensi PHK dan Likuidasi

Skenario terburuk adalah likuidasi. Tanpa payroll ASN sebagai sumber utama likuiditas dan biaya operasional, Bank Nagari akan kesulitan bertahan. “Jika bank daerah tidak lagi memproses payroll ASN, sulit untuk menjadi BUMD yang berkembang, sulit memberikan dividen ke daerah. Dalam jangka panjang, bank bisa tutup dan ribuan pekerja terkena PHK,” kata Heldi.

Dia meminta Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan para pemegang saham BPD—khususnya kepala daerah—menyuarakan isu ini kepada pemerintah pusat. “Kami sudah angkat suara. Harapannya, seluruh BPD di Indonesia bersatu melawan kebijakan yang jelas-jelas hendak menghancurkan kami,” ucapnya.

Dewan Rakyat Berkomitmen

Di tingkat legislatif, respons mulai terdengar. Anggota DPRD Sumatra Barat dari Komisi III, Nofrizon, mengingatkan bahwa wacana ini menyentuh sektor perbankan daerah yang vital bagi ekonomi lokal. “Pemerintah perlu memberikan kejelasan. Jika rencana ini nyata, dampaknya bukan hanya ke BPD, tapi juga ke masyarakat dan kesejahteraan daerah,” katanya.

Nofrizon mengajak kepala daerah—gubernur, bupati, wali kota—yang menjadi pemegang saham BUMD untuk berbicara terang kepada pemerintah pusat. “Jangan hanya mengirim surat. Keluarkan pemikiran dan pendapat yang sesungguhnya. Karena kebijakan ini bisa melemahkan perekonomian daerah secara keseluruhan,” tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga menyuarakan respons serupa, menunjukkan komitmen legislatif untuk melindungi BPD. Upaya advokasi DPR dan DPRD kini fokus memastikan pemerintah pusat memperhitungkan dampak nyata terhadap perbankan daerah sebelum mengambil keputusan final.