Ratusan siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terpaksa dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat, 11 September 2026. Sebanyak 352 anak mengalami gejala keracunan yang memicu kepanikan orang tua dan warga setempat. Program yang digadang-gadang memperbaiki nutrisi generasi muda ini justru berbalik menjadi ancaman kesehatan yang serius.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, tidak tinggal diam. Mewakili konstituennya di Dapil NTB II, Sari langsung mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap alur distribusi dan pengolahan makanan tersebut. Baginya, insiden ini bukan perkara sepele atau sekadar kecelakaan teknis biasa.
Keselamatan anak-anak adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam implementasi kebijakan apa pun di lapangan.
“Saya prihatin sekali. Keselamatan dan kesehatan anak-anak kita adalah prioritas nomor satu. Penyebab kejadian ini wajib diusut tuntas hingga ke akar masalahnya,” ujar Sari dengan nada tegas. Ia melihat ada celah yang cukup lebar dalam pengawasan kualitas makanan yang sampai ke meja siswa.
Evaluasi Standar Operasional
Badan Gizi Nasional (BGN) kini berada di bawah tekanan besar. Sari menekankan bahwa lembaga tersebut tidak boleh sekadar menjalankan program secara administratif.
Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok daerah harus dipastikan benar-benar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa pengecualian. Konsistensi di lapangan adalah kunci untuk mencegah hal serupa kembali terulang.
Bukan hanya soal pengecekan berkala, Sari menuntut keberanian BGN untuk menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran prosedur. Dia menilai, selama ini terkadang sanksi hanya bersifat administratif ringan, sehingga efek jera sulit dirasakan oleh pihak pengelola.
Ketegasan harus ditunjukkan agar setiap penanggung jawab dapur umum lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan kualitas bahan pangan.
“Evaluasi tidak cukup cuma cari tahu kenapa siswa keracunan. Kita harus pastikan apakah SOP dijalankan dengan benar atau asal-asalan. Kalau ada kelalaian, beri sanksi tegas. Ini supaya menjadi pelajaran keras agar tidak ada lagi anak-anak kita yang menjadi korban berikutnya di daerah lain,” ucapnya lagi.
Fungsi Pengawasan DPR
Gedung Parlemen di Senayan kini bersiap melakukan langkah proaktif. Sari memastikan DPR RI bakal memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja BGN. Pengawasan ini tidak hanya dipusatkan di ibu kota, tetapi menyisir hingga ke pelosok daerah tempat SPPG beroperasi. Transparansi dalam pengolahan makanan hingga distribusi akan menjadi poin yang terus dipertanyakan oleh para legislator.
Menurut Sari, suksesnya program Makan Bergizi Gratis tidak bisa hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat saja. Jika jumlah penerima tinggi tetapi kualitas keamanan pangan rendah, maka program tersebut bisa dikatakan gagal total. Keberhasilan yang sesungguhnya diukur dari sejauh mana manfaat nyata yang diterima siswa tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru bagi mereka.
DPR RI secara khusus telah menginstruksikan agar pengawasan di tingkat daerah diperkuat. Sinergi antara otoritas pusat dan pemerintah daerah harus berjalan lebih erat. Harapannya, setiap suapan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar terjaga higienitasnya.
Masyarakat kini menunggu hasil investigasi dari otoritas terkait soal penyebab pasti keracunan massal tersebut. Apakah ada kontaminasi bahan baku, kesalahan proses memasak, atau masalah pada rantai distribusi yang terlalu panjang?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan kepercayaan publik terhadap kelanjutan program MBG ke depan. Sari menegaskan bahwa momentum pahit di Lombok Tengah ini harus dijadikan titik balik untuk memperketat standar keamanan pangan secara nasional demi melindungi anak bangsa.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.