Alien Terrorist Removal Court Deportasi Nazira Haji Zada ke Afghanistan

Mereka yakin pengadilan itu akan dibatalkan sebagai inkonstitusional begitu ada hakim yang menilai langsung persoalan tersebut.

Perkara ini juga menyorot cara pemerintah memakai bukti rahasia dalam kasus terorisme. Bagi aparat, jalur itu memberi ruang untuk bertindak cepat. Bagi pembela, ruang itu menyempitkan hak dasar terdakwa. Taruhannya besar. Jika pola ini dipakai lagi, sengketa antara keamanan nasional dan hak proses hukum bisa makin sering muncul di ruang sidang federal.

Dugaan keterlibatan keluarga dan sikap pemerintah

Menurut berkas perkara, Haji Zada datang ke AS sebagai penduduk tetap legal pada 2018. Suaminya bekerja di Pangkalan Udara Bagram dari 2009 hingga 2016, ketika pangkalan itu masih menjadi instalasi utama AS di Afghanistan. Pemerintah menuduh Haji Zada, sebagai figur keluarga, berupaya meradikalisasi anggota keluarganya dan secara resmi menyatakan setia kepada ISIS.

Jaksa juga mengatakan keluarga itu diduga mengumpulkan dana untuk serangan dengan menjual perabot, komputer, telepon seluler, dan dua kendaraan. Haji Zada juga disebut menandatangani kontrak penjualan rumah keluarga. Bersama anggota keluarga perempuan lain dan laki-laki muda, ia diduga merencanakan pindah ke lokasi yang dikuasai ISIS sebelum serangan, tanpa sepengetahuan suaminya.

Nasir Ahmad Tawhedi, menantu Haji Zada, menurut catatan pengadilan mengaku pada rentang Juni 2024 hingga Oktober 2024 bersekongkol dengan setidaknya satu orang lain untuk membeli dua senapan AK-47, 500 butir amunisi, dan 10 magazen demi serangan massal.

Dokumen pengadilan menyebut ia berkomunikasi dengan fasilitator ISIS dan sempat menanyakan apakah 500 butir amunisi cukup. Tawhedi, 28, sudah mengaku bersalah atas dua dakwaan terkait terorisme.

Jaksa Agung Todd Blanche menyetujui permohonan pemerintah sebelum perkara diajukan ke hakim. Dalam pernyataannya, ia menyebut penggunaan pengadilan itu menunjukkan bagaimana Departemen Kehakiman akan memakai semua alat yang dimilikinya untuk melindungi negara. Blanche juga menyebut putusan itu sebagai kemenangan bagi keamanan nasional dan aturan hukum.