JAKARTA — Koordinasi sektor hukum dan HAM tetap solid setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin. Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan operasional dan kelebihan kapasitas penjara, terutama terkait tingginya jumlah penghuni yang tersangkut perkara narkotika.
Persoalan di lapangan dapat memengaruhi kerja lintas kementerian dan kelancaran pelayanan publik. Yusril berencana menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi bersama para menteri teknis untuk menyelaraskan kebijakan dan mengatasi hambatan antar-lembaga.
Koordinasi hukum dan HAM menghadapi gesekan
Yusril mengoordinasikan tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menyebut ketiganya telah mencatat kemajuan signifikan, meski kepentingan sektoral terkadang memicu perselisihan tentang kewenangan.
“Kadang-kadang timbul persoalan di lapangan, seperti biasa, di mana kepentingan sektoral menimbulkan rasa ‘ini wewenang saya’,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Menurut Yusril, tugasnya berada pada tingkat koordinasi dan fasilitasi kerja sama antarlembaga. Ia tidak menangani detail teknis masing-masing kementerian. Pembagian peran ini, kata dia, ditujukan agar kerja lintas instansi berjalan lebih lancar dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Rapat tingkat tinggi yang akan segera digelar diharapkan menjadi ruang untuk membahas hambatan tersebut bersama para menteri teknis. Bahan sumber tidak merinci tanggal pelaksanaan maupun agenda rapat secara spesifik.
Kelebihan kapasitas penjara jadi tantangan besar
Di luar koordinasi kementerian, Yusril menempatkan reformasi pemasyarakatan sebagai prioritas mendesak. Ia menggambarkan persoalan kelebihan kapasitas sebagai tantangan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja.
Hampir 60 persen populasi penjara di Indonesia, menurut Yusril, dipenjara atas tuduhan terkait narkotika. Angka itu menunjukkan besarnya porsi perkara narkotika dalam persoalan pemasyarakatan yang ia soroti. Ia menilai pembenahan internal perlu dilakukan secara menyeluruh.
“Diperlukan perombakan total dan perbaikan internal yang mendesak,” tegas Yusril.
Reformasi itu melibatkan banyak pemangku kepentingan di luar kementerian yang ia koordinasikan. Yusril menyebut Kejaksaan Agung, otoritas kehakiman, lembaga HAM, dan institusi pendidikan sebagai pihak yang terkait dalam tantangan struktural tersebut.
Dampaknya terasa pada upaya memperbaiki kondisi lembaga pemasyarakatan dan layanan publik di sektor hukum.
Menambah infrastruktur penjara saja, menurut Yusril, tidak cukup mengatasi kelebihan kapasitas apabila persoalan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kejahatan tidak ikut ditangani.
Karena itu, pembenahan pemasyarakatan dan perhatian pada kondisi sosial-ekonomi perlu berjalan beriringan.
Yusril mengaitkan kenaikan angka kejahatan dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih luas. Ia tidak memerinci data kejahatan atau menguraikan hubungan itu berdasarkan kategori tertentu. Namun, pesannya jelas: pembangunan fasilitas penjara bukan jawaban tunggal bagi persoalan yang melibatkan banyak lembaga dan faktor di masyarakat.
Rencana rapat koordinasi menjadi langkah pemerintah untuk membahas kerja sama dan kendala operasional di tingkat kementerian. Sementara itu, agenda reformasi pemasyarakatan menuntut keterlibatan lintas lembaga, seiring peringatan Yusril bahwa kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.