Menperin Sarmuji Soroti Impor yang Bisa Bikin Industri RI Tertekan

JAKARTA — Menperin Sarmuji memperingatkan izin impor yang terlalu longgar bisa membuat industri dalam negeri sulit bertahan. Ia menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat kerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Direktorat Jenderal Industri Agro di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan perdagangan mempertimbangkan kemampuan produksi lokal. Menurut dia, sejumlah persoalan yang dihadapi sektor manufaktur tidak dapat ditangani Kementerian Perindustrian sendirian.

“Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain, itu harus kita perkuat. Karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain,” ujar Sarmuji.

Impor perlu mempertimbangkan kapasitas produksi lokal

Sarmuji mencontohkan kebijakan izin impor sebagai urusan yang membutuhkan kerja sama dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Ia menilai arus barang dari luar negeri yang tidak mempertimbangkan kapasitas produksi domestik dapat menekan pelaku industri lokal, terutama untuk jenis barang tertentu.

“Saya contoh misalkan di Kementerian Perdagangan, kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu pasti akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang-barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder,” tegasnya.

Pesannya jelas. Kebijakan impor perlu memperhitungkan dampaknya terhadap pabrik dan usaha di dalam negeri, bukan semata kelancaran pasokan barang. Sarmuji menyebut pengawasan dan pembatasan yang terukur dapat membantu melindungi produk lokal dari persaingan barang impor.

Bagi industri, aturan yang tidak selaras dengan kapasitas produksi domestik berisiko mempersempit ruang usaha lokal. Bagi konsumen dan masyarakat, keberlanjutan kegiatan industri berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam negeri untuk terus memproduksi dan memasok barang.

Namun, bahan yang tersedia tidak memuat rincian sektor atau produk tertentu yang terdampak, sehingga besaran dampaknya belum dapat diukur dari pernyataan tersebut.

Kemandirian industri juga bergantung pada bahan baku

Perdebatan soal ketahanan manufaktur tidak berhenti pada produk jadi yang masuk melalui impor.

Dalam laporan JPNN mengenai diskusi publik di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza mendorong pembentukan badan khusus untuk menjamin bahan baku industri dan mengembangkan teknologi terapan.

Ia menyoroti bahwa bahan mentah yang tersedia di Indonesia belum tentu sudah diolah menjadi bahan baku yang dibutuhkan pabrik.

Sudut lain datang dari laporan Antara tentang dorongan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengolah sisa produksi ikan menjadi tepung ikan. Upaya itu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor bagi industri pakan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penguatan industri lokal juga menyangkut ketersediaan bahan baku dalam negeri, bukan hanya pengaturan barang impor yang masuk.

Sementara itu, Bisnis.com melaporkan Kadin mendorong pengaturan impor bagi produk yang telah dipasok industri lokal. Kadin disebut menginginkan kebijakan yang selektif dan berbasis data. Gagasan ini sejalan dengan perhatian Sarmuji pada pentingnya menimbang kapasitas produksi domestik saat mengatur izin impor, meski masing-masing pernyataan berasal dari pihak dan kesempatan berbeda.

Rangkaian pandangan itu menempatkan kebijakan perdagangan dan kemampuan produksi lokal dalam satu persoalan yang saling terkait. Pengaturan impor dapat menjadi bagian dari perlindungan industri, sedangkan ketersediaan bahan baku dan teknologi memengaruhi kemampuan pabrik memenuhi kebutuhan pasar.

Karena itu, koordinasi antarkementerian yang diminta Sarmuji menjadi penting dalam merancang kebijakan yang tidak mengabaikan kondisi produsen di dalam negeri.

Sarmuji tidak merinci bentuk aturan baru atau jadwal perubahan kebijakan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan perlunya kerja sama dengan banyak pemangku kepentingan agar izin impor tidak membuat industri lokal sulit bertahan untuk jenis barang tertentu.