Fraksi Golkar Setujui RUU Perampasan Aset soal Tindak Pidana Dibahas Komisi III

JAKARTA — Dukungan Fraksi Golkar terhadap RUU Perampasan Aset membuka jalan bagi rancangan itu dibahas sebagai usul inisiatif DPR di Komisi III. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026, dengan Anggota Komisi III Soedeson Tandra menekankan perlindungan bagi warga yang beritikad baik.

Bagi masyarakat, aturan ini menyangkut dua hal sekaligus: upaya negara mengejar aset hasil tindak pidana dan jaminan agar harta warga yang tidak terkait kejahatan tidak ikut dirampas tanpa ruang pembuktian. RUU tersebut masih perlu dibahas, termasuk soal keterpaduannya dengan hukum pidana yang berlaku.

Golkar tekankan perlindungan warga

Soedeson mengatakan penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada perampasan aset. Negara, menurut dia, juga perlu memberi perlindungan kepada warga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, tetapi berpotensi terdampak dalam proses penelusuran atau penyitaan aset.

“Negara tidak hanya menindak atau merampas aset hasil tindak pidana, namun juga harus melindungi warga negara yang beritikad baik karena ketidak terkaitannya atas tindak pidana segelintir orang tersebut, sehingga ruang-ruang pembuktian bagi warga negara perlu diupayakan,” ungkap Soedeson.

Penekanan itu menempatkan mekanisme pembuktian sebagai bagian penting dari pembahasan.

Dalam praktiknya, rancangan aturan perlu mengatur bagaimana negara menelusuri aset sekaligus memberi kesempatan kepada pihak yang menyatakan dirinya beritikad baik untuk menunjukkan bahwa harta tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana.

Rincian mekanismenya belum dijelaskan dalam bahan pernyataan yang disampaikan.

Intinya: keadilan harus dua arah.

RUU ini juga dipandang Golkar sebagai bagian dari perubahan pendekatan penegakan hukum. Negara tidak hanya menghukum pelaku melalui pidana penjara, tetapi berupaya memutus manfaat ekonomi yang berasal dari kejahatan. Soedeson menyebut rancangan itu sebagai instrumen untuk memutus rantai ekonomi tindak pidana.

RUU perlu terhubung dengan KUHP dan KUHAP

Soedeson mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana. Ia menilai aturan itu harus selaras dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku, agar kewenangan dan proses perampasan aset terhubung dengan kerangka hukum pidana secara keseluruhan.

“Perlu kita ketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana tidak berdiri sendiri, melainkan ia sebagai sub-sistem dari hukum pidana keseluruhan, jadi RUU ini harus lah terintegrasi dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini,” kata Soedeson, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Tengah.

Keselarasan itu penting karena rancangan tersebut menyentuh kewenangan negara atas harta, sementara proses pidana juga harus memberi kepastian mengenai dasar tindakan dan hak pihak yang terdampak. Karena itu, dukungan fraksi di rapat paripurna menjadi awal pembahasan, bukan penetapan aturan final.

Dalam liputan terpisah mengenai rapat yang sama, Jpnn memberitakan Fraksi PDI Perjuangan juga menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR. Anggota Komisi III I Wayan Sudirta menyoroti perlunya integritas aparat, pengawasan ketat, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan kewenangan.

Penekanannya melengkapi perhatian Golkar terhadap perlindungan warga: pembahasan tidak hanya menyangkut kemampuan negara mengambil aset, tetapi juga batas dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Rapat Paripurna pada 6 Oktober menjadi forum penyampaian sikap fraksi. Setelah masuk sebagai usul inisiatif DPR, rancangan itu akan dibahas di Komisi III.

Soedeson menegaskan arah yang ia harapkan dari pembahasan tersebut: “RUU ini boleh dibilang merupakan transformasi paradigma penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak berhenti pada memenjarakan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga sebagai instrumen untuk memutus rantai ekonomi kejahatan hasil tindak pidana.”