Siswa SD Pemalang Tewas Dibully Kakak Kelas, Komisi X DPR Desak Proses Hukum

PEMALANG — Siswa kelas 2 SDN 01 Kebondalem, Pemalang, meninggal setelah mengalami kekerasan yang diduga dilakukan kakak kelasnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak agar pihak yang terbukti melakukan kekerasan diproses sesuai hukum, dengan mempertimbangkan usia mereka.

Kasus ini berdampak langsung pada rasa aman murid di sekolah sekaligus memunculkan pertanyaan tentang pengawasan dan penanganan perundungan. Kepolisian menyebut dua anak kakak kelas terlibat dalam kekerasan terhadap korban; kepala sekolah juga telah dinonaktifkan.

Proses hukum harus melihat usia anak

Hadrian mengatakan penanganan terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan tidak boleh ditentukan oleh tekanan publik. Jika mereka masih anak, prosesnya harus mengikuti mekanisme peradilan anak.

“Terkait proses hukum, pelaku yang terbukti melakukan kekerasan harus diproses sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan usia pelaku dan apabila masih anak, berlaku prinsip serta mekanisme dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” ujar Hadrian kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).

Ia menolak gagasan mengeluarkan kakak kelas yang terlibat secara otomatis. Menurut Hadrian, keselamatan korban dan murid lain tetap harus dijaga selama pemeriksaan, termasuk dengan mencegah kekerasan atau intimidasi berulang.

“Untuk pelaku yang masih anak, tidak tepat jika otomatis dikeluarkan dari sekolah hanya karena tekanan publik. Keselamatan korban dan siswa lain harus menjadi prioritas, sehingga selama proses pemeriksaan perlu dipastikan tidak ada peluang terjadinya kekerasan atau intimidasi kembali,” katanya.

Hadrian juga menegaskan sanksi perlu mengikuti aturan dan mempertimbangkan perlindungan anak. Ia meminta sekolah serta pemerintah daerah memperbaiki pencegahan dan pengawasan, bukan berhenti pada pemberian hukuman setelah kejadian.

“Kasus ini sangat memilukan dan menjadi alarm serius bahwa sekolah harus benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak,” kata Hadrian.

Siswa SD Pemalang tewas, sekolah diminta berbenah

Peristiwa kekerasan itu terjadi pada Sabtu (12/9), sekitar pukul 09.00 WIB, saat jam istirahat. Berdasarkan keterangan Satreskrim Polres Pemalang dalam bahan sumber, dua anak yang merupakan kakak kelas diduga terlibat.

Korban sempat dirawat di rumah sakit selama sembilan hari sebelum diperbolehkan pulang. Kondisinya kemudian menurun. Korban dilaporkan tidak dapat berjalan dan mengeluhkan sakit di sekujur tubuh.

Tiga hari setelah berada di rumah, kondisi korban kembali memburuk. Pada Rabu (30/9), keluarga hendak membawanya ke rumah sakit, tetapi korban meninggal dalam perjalanan.

Kepala SDN 01 Kebondalem, Erning Rustini, dinonaktifkan menyusul peristiwa tersebut. Plt Bupati Pemalang Nurkholes menyebut keputusan itu sebagai pertanggungjawaban atas kejadian di lingkungan sekolah.

“Iya dinonaktifkan sejak kemarin (Selasa, 6 Oktober 2026),” kata Nurkholes.

Hadrian membedakan pencopotan dari pertanggungjawaban pidana. Menurut dia, penonaktifan kepala sekolah merupakan langkah administratif. Jika pemeriksaan menemukan kelalaian yang memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana, tanggung jawabnya harus ditentukan berdasarkan bukti dan aturan hukum.

“Jadi, prosesnya tetap harus berdasarkan bukti dan aturan hukum,” ujarnya.

Perhatian DPR meluas ke evaluasi sekolah

Kasus ini juga mendapat perhatian Wakil Ketua Badan Legislasi Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Dalam laporan Kumparan, Doli datang ke Pemalang dan bertemu Sekda Bagus Sutopo untuk melihat penanganan kasus serta ikut mengawal prosesnya.

Doli menyatakan ingin berdialog dengan anak-anak yang diduga terlibat untuk memahami alasan di balik tindakan mereka. Ia juga menilai evaluasi tidak semestinya hanya dibebankan kepada anak, melainkan perlu melihat peran lingkungan keluarga dan sekolah. Pernyataan itu memperluas perhatian dari penindakan menuju upaya memahami faktor yang memungkinkan kekerasan terjadi.

Bagi murid dan keluarga, pembenahan pengawasan berarti sekolah perlu memastikan anak dapat belajar tanpa takut mengalami kekerasan atau pemalakan. Hadrian menegaskan tindakan semacam itu tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa. Perkembangan pemeriksaan dan langkah pencegahan dari sekolah serta pemerintah daerah akan menentukan tindak lanjut kasus ini.