Legislator minta usut perantara penyebab anomali harga ayam

JAKARTA — Selisih harga ayam hidup Rp19.000 per kilogram di tingkat peternak dan daging ayam Rp40.000 per kilogram di pasar Surabaya mendorong anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta dugaan permainan perantara diusut. Ia meminta pemerintah dan aparat menelusuri rantai distribusi hingga ke pabrik serta distributor.

Harga di pasar sudah menyentuh plafon Harga Acuan Penjualan (HAP), tetapi peternak belum memperoleh harga yang sesuai acuan di tingkat produsen. Pedagang di Pasar Medokan Sawah mengeluhkan omzet yang turun meski harga ayam berada di level Rp40.000 per kilogram.

Anomali harga ayam ini menjadi perhatian karena peternak dan konsumen sama-sama terdampak: peternak menghadapi harga jual rendah, sementara pembeli berhadapan dengan harga tinggi. Pemerintah menyatakan dugaan permainan harga perlu ditangani bersama aparat penegak hukum.

Anomali harga ayam di pasar dan peternak

Bambang mengatakan kondisi di Surabaya memperlihatkan jarak harga yang perlu ditelusuri. Ia mempertanyakan apakah masalah berada di pabrik atau pada distributor, dan menyebut akan terus mengecek keadaan secara langsung di lapangan.

“Apakah pabriknya yang tidak benar atau kah distributornya yang tidak benar. Ini yang harus dicari kebenarannya. Saya akan terus-menerus mengecek, melihat langsung di lapangan,” kata Bambang dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Bambang, harga ayam ras di tingkat konsumen kerap berfluktuasi tinggi. Sementara itu, harga di tingkat peternak dinilai rendah dan belum sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) untuk produsen. Acuan harga ayam hidup di tingkat produsen berada di kisaran Rp25.000 per kilogram berat hidup.

Bambang mengutip keterangan Menteri Pertanian bahwa harga di peternak berada di Rp19.000 per kilogram dan masih dapat turun. Ia mempertanyakan perbedaan kondisi itu dengan harga di pasar yang mencapai Rp40.000 per kilogram.

“Menurut Menteri Pertanian, harga di peternak hanya Rp19.000. Itu pun bisa turun lagi, tapi oleh pemerintah dipatok di Rp19.000 supaya peternak tidak mati. Tapi kenapa harga di pasar, harganya naik jadi Rp40.000? Ini tugas dari Badan Pangan Nasional atau Satgas Pangan untuk melakukan penyidikan ini. Tidak boleh sampai terjadi seperti ini,” ujar Bambang.

Pemerintah minta penelusuran bersama aparat

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga meminta dugaan permainan dalam rantai distribusi ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum (APH). Menurut dia, kesenjangan harga yang merugikan produsen dan konsumen tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Amran menyebut harga telur ayam, ayam, dan beras sebagai komoditas yang menonjol dalam inflasi. Ia menyoroti kondisi ketika harga di tingkat produsen berada di bawah HAP, sedangkan peternak mengeluhkan harga rendah dan konsumen juga menyampaikan keluhan.

“Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu harga di produsen di bawah HAP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak,” kata Amran.

Ia mengatakan pemerintah telah menyurati Kapolri dan menyepakati perlunya kolaborasi untuk menindak dugaan permainan harga. Amran menegaskan penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar praktik yang merugikan peternak maupun konsumen bisa ditelusuri.

“(Ulah) middleman ini, ada yang memainkan harga. Kami sudah menyurat ke Pak Kapolri. Kami sudah sepakat, beliau, kalau kolaborasi, kita harus perangi. Ini tidak akan selesai kalau mafianya masih bercokol di tengah-tengah kita. Ini tidak bisa,” tegas Amran.

SPHP jagung pakan berjalan

Pemerintah juga menjalankan intervensi di sisi hulu melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan untuk peternak unggas. Tahap pertama program tahun 2026 dimulai sejak awal Mei dengan kuota salur 213,2 ribu ton bagi kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Data yang disampaikan dalam bahan sumber mencatat, hingga 14 Oktober realisasi penyaluran mencapai 81,81 persen dari target tahap pertama dan kedua yang berjumlah 241,2 ribu ton. Sebanyak 197,32 ribu ton telah diakses 7.553 peternak melalui 151 unit koperasi di 29 provinsi.

Pemerintah juga memproses tambahan alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton untuk menambah penugasan kepada Perum Bulog. Penelusuran dugaan permainan harga di pabrik dan distributor kini menjadi langkah berikutnya yang diminta Bambang dan Amran kepada pemerintah serta aparat.