Pemulihan Padang: Layanan Dasar Pulih, Huntap 9,2%

PADANG — Pemulihan Padang telah mengembalikan layanan dasar, pasokan BBM dan LPG, listrik, serta telekomunikasi hingga 100 persen setelah bencana, menurut hasil pemantauan Satgas PRR yang disampaikan pada 22 Oktober 2026. Namun, pembangunan hunian tetap baru mencapai 9,2 persen dari target 3.742 unit.

Tak ada lagi keluarga yang bertahan di tenda pengungsian. Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyebut pembangunan 830 hunian sementara dan pencairan Dana Tunggu Hunian bagi 3.009 penerima manfaat telah rampung seluruhnya.

Pemulihan Padang: layanan dasar kembali beroperasi

Rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu, dan 653 sekolah terdampak telah kembali beroperasi penuh. Aktivitas belajar mengajar pun berlangsung normal, sementara warga kembali mendapat akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Jaringan telekomunikasi juga pulih. Sebanyak 1.483 Base Transceiver Station (BTS) telah aktif kembali, bersamaan dengan pemulihan pasokan energi dan bahan bakar. Kembalinya layanan tersebut menopang kebutuhan sehari-hari warga, mulai dari komunikasi hingga mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Jalan daerah tercatat 83,23 persen fungsional atau 139 dari 167 ruas. Pembersihan lumpur di 29 lokasi telah selesai 100 persen, sedangkan normalisasi muara mencapai 75 persen.

Namun, sejumlah pekerjaan fisik masih jauh dari tuntas. Realisasi hunian tetap berada di 9,2 persen, yakni 346 unit dari target 3.742 unit. Penyelesaian jembatan daerah mencapai 59,50 persen atau 97 dari 163 unit, sedangkan sumur bor mencapai 63,8 persen atau 141 dari 221 unit.

Bagian mana yang masih tertinggal?

Normalisasi aliran sungai menjadi pekerjaan dengan progres terendah di antara capaian yang disebutkan, yakni 17,24 persen atau 10 dari 58 titik. Angka ini menunjukkan bahwa pulihnya layanan darurat belum berarti seluruh kebutuhan pembangunan kembali selesai.

Mayjen TNI (Purn.) Syamsul Maarif, anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Satgas PRR, menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat koordinasi dan monev khusus pemulihan infrastruktur di Kota Padang pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan itu melibatkan pemerintah pusat, Satgas PRR, akademisi, dan pakar kebencanaan.

“Layanan dasar (listrik, BBM, telekomunikasi, rumah sakit, puskesmas, 653 sekolah) pulih 100%, dan huntara serta Dana Tunggu Hunian rampung. Jalan daerah 83,23% fungsional dan sawah 3.902 ha selesai konstruksi. Pekerjaan yang masih tertinggal yaitu huntap 9,2% (346 dari 3.742 unit), jembatan 59,50%, sumur bor 63,8%, dan normalisasi sungai 17,24%,” ujar Syamsul Maarif.

Bagi warga, capaian layanan dasar berarti sekolah dapat kembali berjalan dan fasilitas kesehatan beroperasi, sementara akses jalan yang pulih membantu pergerakan harian. Tetapi penyelesaian huntap, jembatan, sumur bor, dan sungai tetap menentukan seberapa jauh pemulihan dapat memberi kepastian hunian dan mendukung kehidupan jangka panjang.

Pemulihan Padang mencakup hunian dan dukungan warga

Satgas PRR menekankan bahwa rehabilitasi tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik. Maarif menyatakan pemulihan perlu memperhatikan kondisi psikologis anak-anak dan lansia, pemulihan ekonomi lokal, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

“Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Selain pembangunan huntap dan infrastruktur dasar, keberhasilan pemulihan juga ditentukan oleh dukungan psikologis bagi anak-anak dan lansia, kebangkitan ekonomi lokal (UMKM, pertanian, perikanan, serta program padat karya), hingga pemenuhan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi,” tegasnya.

Pendanaan perbaikan rumah menggabungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Dana Siap Pakai BNPB. Stimulan yang disebutkan sebesar Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.

Pemulihan fasilitas pendidikan juga memperoleh dukungan Rp1,3 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu penggunaannya untuk merehabilitasi 6 ruang kelas dan 2 ruang administrasi, serta menata lingkungan dan menyediakan mebel di SDN 04 Baringin.

Rencana jangka menengah mengikuti Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Tahap rehabilitasi pada 2026–2027 memprioritaskan fasilitas umum mendesak, pemulihan awal usaha mikro dan nelayan, serta perlindungan kelompok rentan melalui trauma healing dan Pos SAPA.

Rekonstruksi pada 2026–2028 berfokus pada pembangunan hunian tetap, jalan dan jembatan berstandar ketahanan tinggi, serta rehabilitasi ekosistem hulu dan normalisasi sungai.

Tahap keberlanjutan dan pengakhiran pada 2028 mencakup serah terima aset kepada pemerintah daerah, penguatan kapasitas BPBD lokal untuk mengoperasikan Multi-Hazard Early Warning System, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir kepada Presiden Republik Indonesia.

Di antara pekerjaan yang masih berjalan, normalisasi sungai baru mencapai 10 dari 58 titik.