Produksi Nikel Indonesia Tekan Harga, Pemerintah Siapkan Rem

JAKARTA — Produksi nikel Indonesia yang melampaui daya serap pasar membuat harga nikel dunia turun ke US$ 15.800 per ton, sementara pemerintah menyiapkan pengendalian kuota lewat RKAB. Tekanan harga ini berisiko merugikan pertambangan nasional jika pasokan terus bertambah tanpa memperhitungkan kebutuhan pasar.

Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut kelebihan pasokan nikel global hampir 800.000 ton. Sementara itu, kebutuhan nikel dunia berada di angka 3,5 juta ton per tahun.

Langkah pemerintah akan berfokus pada penataan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan tambang. Kebijakan itu dapat membatasi tambahan pasokan ketika harga sudah tertekan.

Produksi nikel Indonesia picu kelebihan pasokan

Bahlil menjelaskan penurunan harga terjadi karena volume produksi nasional tidak seimbang dengan kemampuan pasar menyerap nikel. Ia menyampaikan hal itu dalam Minerba Convention & Exhibition 2026 di Jiexpo, Senin (2/11/2026).

“Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jor-joran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton,” ujar Bahlil.

Harga nikel kini berada di bawah US$ 16.000 per ton. Bahlil menyebut harganya sudah mencapai US$ 15.800 per ton, dan mempertanyakan bagaimana harga bisa membaik jika pasokan terus berlebih.

Risikonya bukan sekadar nilai jual yang melemah. Bahlil mengingatkan, negara lain dapat membeli produk nikel setengah jadi dari Indonesia dengan harga murah, menyimpannya sebagai cadangan, lalu menunggu harga naik sebelum melepasnya ke pasar.

“Jadi saya minta teman-teman antara industri dan pengusaha tambangnya ini kita harus bisa menahan diri,” kata Bahlil. Ia meminta pelaku industri dan penambang memperhatikan keseimbangan produksi, bukan sekadar mengejar volume.

Bagaimana pemerintah mengendalikan pasokan?

Pemerintah mengarahkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan. Salah satu instrumennya ialah penataan kuota produksi nikel melalui RKAB.

Bahlil menyatakan dirinya bertanggung jawab atas keputusan yang dinilai perlu untuk kepentingan negara. Ia juga mengakui rencana pengendalian itu berpotensi memicu protes dari pelaku usaha.