JAKARTA — Aduan beras oplosan menjadi bagian dari 340 laporan yang diterima Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui kanal Lapor Pak Amran dalam dua minggu hingga Minggu (8/11/2026). Laporan itu juga mencakup dugaan penyimpangan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta program cetak sawah.
Amran mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh laporan, dengan ancaman pencabutan izin, penutupan usaha, hingga proses pidana bagi pelaku. Penindakan itu dapat berdampak pada penjual dan penyalur pangan, sementara bantuan alsintan yang semestinya gratis juga menjadi perhatian.
“Ada laporan, 2 minggu ini masuk 340 laporan. Kita tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. 340 pasti kami kejar. Pasti kami kejar dan dicabut izin, ditutup, pidana,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Aduan beras oplosan dan modus penggantian karung
Dalam kasus beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Amran menyebut sejumlah cara yang diduga digunakan untuk mengubah identitas produk. Beras dibawa ke penggilingan untuk digiling ulang, lalu dikemas kembali dengan karung berbeda.
Modus lain yang diungkapkan ialah membongkar muatan di lokasi tersembunyi. Karung dan identitas produk kemudian diganti sebelum beras diedarkan. Praktik semacam itu menyulitkan pembeli mengenali asal serta jenis beras yang mereka dapatkan.
Bagi konsumen, pengawasan atas beras SPHP penting karena produk itu terkait pasokan dan harga pangan. Penelusuran terhadap perubahan kemasan dan identitas dapat membantu aparat menindak dugaan penyimpangan di rantai distribusi, sekaligus menjaga agar produk yang beredar sesuai keterangan pada kemasannya.
Alsintan bantuan pemerintah dipastikan gratis
Amran juga menyoroti laporan mengenai alsintan yang diperjualbelikan. Ia menegaskan alat tersebut diberikan pemerintah secara gratis, sehingga bantuan yang sampai ke daerah tidak boleh dijadikan barang dagangan.
Ia mengapresiasi kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum yang bekerja sama menangani pelanggaran di sektor pangan. Menurut Amran, pelacakan dilakukan di seluruh Indonesia dan tidak berhenti pada kasus yang sudah diketahui.
“Jangan beri ruang kompromi, terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualbelikan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia,” ujar Amran. Ia mengatakan laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat, termasuk hingga tingkat Bhabinkamtibmas dan Polsek.
Pesan itu penting bagi petani penerima bantuan. Jika alsintan yang seharusnya gratis dijual, petani dapat kehilangan akses terhadap alat yang disalurkan pemerintah. Karena itu, Amran meminta masyarakat melaporkan dugaan penjualan bantuan tersebut melalui kanal pengaduan.
Identitas pelapor dijanjikan tetap terlindungi
Amran berterima kasih kepada warga yang menyampaikan informasi dan berjanji merahasiakan identitas mereka. Ia meminta laporan dilengkapi alamat yang jelas serta foto agar petugas dapat menindaklanjutinya.
“Seluruh yang melapor, terima kasih kontribusinya pada negara. Anda akan saya lindungi dan namanya tidak akan kami munculkan,” kata Amran. Ia menegaskan nama dan alamat pelapor tidak akan dipublikasikan.
Dengan 340 laporan yang masuk dalam dua minggu, tindak lanjut pemerintah kini mencakup dugaan pengoplosan beras, penjualan alsintan, serta persoalan lain di sektor pertanian. Amran menyatakan pengejaran terhadap pelaku akan berlanjut, sementara masyarakat diminta menyertakan informasi dan bukti yang membantu pemeriksaan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.