Dugaan Penyadapan Presiden Uji Konsolidasi Pemerintahan

JAKARTA — Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menekan kepercayaan pada perangkat pemerintahan, setelah Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Perkara yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat kepolisian itu juga memunculkan pertanyaan tentang integritas lembaga negara.

Polri menetapkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit, mantan sekretaris pribadinya Irjen Pol Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Terbaru, Irjen Slamet Uliandi, perwira tinggi Bareskrim yang kini bertugas di luar struktur, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Perkembangan perkara ini penting karena dugaan penyadapan menyentuh pejabat tinggi, politisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Bagi publik, proses penyelidikan akan menentukan apakah dugaan tersebut terbukti sekaligus menjawab pertanyaan tentang keamanan informasi dan kepercayaan kepada institusi negara.

Dugaan penyadapan Presiden dan proses hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut terdapat indikasi dugaan tindakan makar. Namun, indikasi itu masih harus diuji melalui proses hukum yang objektif dan transparan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Perkara ini belum boleh diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses yang perlu diikuti dengan pembuktian. Hasil penyelidikan juga perlu menerangkan tujuan penyadapan, pihak yang memerintahkan, kepentingan di balik pengumpulan informasi, serta cara informasi itu digunakan.

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan lingkup perkara. Dugaan yang menyangkut akses terhadap informasi strategis tidak cukup dijelaskan lewat spekulasi politik; penyidik perlu menguraikannya berdasarkan bukti.

Taruhannya nyata. Jika dugaan itu terbukti melibatkan orang yang pernah memegang posisi penting di institusi kepolisian, perkara ini dapat memengaruhi kepercayaan Presiden kepada perangkat pemerintahan dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga negara. Karena itu, penegakan hukum dan penjagaan integritas kelembagaan berjalan beriringan.

Posisi KSP dan konsolidasi pemerintahan

Kantor Staf Kepresidenan memiliki peran mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program prioritas Presiden. Posisi itu membuat dugaan yang menyeret pejabat atau mantan pejabat di lingkar pemerintahan memiliki dampak kelembagaan, bukan sekadar persoalan pribadi.

Publik pun berhak mengetahui bagaimana dugaan serius terkait integritas institusi ditangani. Namun, pemeriksaan harus membedakan fakta yang sudah teruji dari dugaan yang masih diselidiki. Menjaga kepercayaan tidak berarti mendahului putusan, melainkan memastikan proses hukum berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut menyampaikan kegelisahan mengenai praktik perebutan kekuasaan melalui akun X pribadinya pada Rabu (4/11/2026). Ia mempertanyakan arah politik yang dinilai membenarkan segala cara tanpa mempertimbangkan batas moral dan etika, serta mengingatkan risiko ketika rakyat merasa takut dan tidak tenteram di negaranya sendiri.

Pernyataan itu menambah perhatian pada dimensi etika kekuasaan dalam perkara ini. Persoalannya bukan hanya siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan publik selama proses hukum berlangsung.

Presiden sebagai organ konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan, Presiden bukan hanya individu yang memegang jabatan politik. Presiden juga menjalankan mandat negara dan kekuasaan pemerintahan. Karena itu, dugaan tindakan yang sengaja mengganggu fungsi kepresidenan membawa persoalan yang lebih luas daripada pelanggaran privasi.

UUD 1945 menjadi landasan bagi kedudukan tersebut. Bahan opini yang memuat perkara ini mengutip Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip itu membuat dugaan terhadap fungsi kepresidenan perlu diperiksa dengan cermat, tanpa mengubah dugaan menjadi vonis.

Proses berikutnya harus menjawab dasar dugaan, peran setiap tersangka, dan penggunaan informasi yang dikumpulkan. Keterangan penyidik serta hasil pembuktian akan menjadi penentu arah perkara dan pengaruhnya terhadap kepercayaan pada pemerintahan.