Kelas Menengah Indonesia Turun 10 Juta, Pemerintah Siapkan Respons

Di luar dukungan langsung kepada pekerja, pemerintah ingin membuka sumber pertumbuhan baru. Pariwisata dan ekonomi kreatif disebut berpeluang menjadi mesin ekonomi, tetapi Drajad menilai sektor itu membutuhkan regulasi dan insentif yang lebih mendukung inovasi. Ia juga menyoroti tantangan birokrasi yang dinilai belum kondusif.

Investasi industri dan sektor digital

Pada sektor manufaktur, pemerintah mendorong industrialisasi dan hilirisasi di sejumlah bidang. Perkebunan kelapa sawit dan industri kertas termasuk sektor yang disebut dalam agenda tersebut. Tujuannya adalah memperkuat kegiatan produksi di dalam negeri.

Industri pusat data juga dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah, kata Drajad, perlu menggerakkan sektor teknologi dan digitalisasi pada era kecerdasan buatan atau AI. Pusat data menjadi bagian dari infrastruktur yang menopang kegiatan digital, sementara pengembangan teknologi membuka ruang bagi kegiatan ekonomi baru.

Bagi pekerja, arah kebijakan ini membuat penciptaan keterampilan dan pekerjaan menjadi isu yang saling terkait. Investasi industri dapat menciptakan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan program magang dan vokasi berupaya menyiapkan calon pekerja. Tantangannya adalah memastikan perubahan sektor ekonomi ikut membuka kesempatan bagi kelompok yang menghadapi tekanan.

APBN menopang program prioritas

Pemerintah menyatakan APBN siap mendukung program prioritas, termasuk MBG, Kopdes Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Di saat yang sama, pemerintah mendorong peningkatan penerimaan melalui reformasi pajak. Kalangan wajib pajak kaya disebut sebagai salah satu sumber penerimaan yang dapat diperkuat.

Agenda tersebut memperlihatkan dua sisi respons pemerintah: menjaga program prioritas tetap didukung anggaran dan memperluas penerimaan negara. Ketersediaan pembiayaan menjadi penting ketika pemerintah juga mendorong lapangan kerja, insentif pekerja, serta pengembangan sektor industri dan digital.

Drajad menyampaikan pandangannya dalam dialog mengenai peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong ekonomi Indonesia. Percakapan itu berlangsung dalam program Power Lunch pada Jumat, 06/11/2026. Angka yang ia paparkan menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47,5 juta pada 2024.