Produk UMKM Masuk Ritel Modern, AP3MI Tekankan Masa Simpan

TANGERANG — Produk UMKM yang ingin masuk ritel modern perlu memiliki masa simpan terukur, kemasan informatif, dan pasokan yang konsisten, menurut Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI). Kriteria produk ritel modern itu penting karena legalitas saja belum cukup untuk melewati kurasi jaringan toko.

Ketua Bidang UMKM, Ekspor & Impor AP3MI, Irwan S. Widjaja, menyebut barcode pada setiap kemasan juga dibutuhkan agar produk dapat diproses saat transaksi di kasir. Ia menjelaskan kriteria tersebut dalam pembahasan mengenai akses produk usaha mikro dan kecil ke pasar ritel modern.

Kriteria produk ritel modern mencakup pasokan

Irwan mengatakan pelaku usaha kerap berfokus pada dokumen legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal. Namun, persyaratan itu bukan satu-satunya hal yang diperhatikan peritel.

Jaringan ritel juga menilai apakah masa simpan barang dapat diketahui dengan jelas dan kemasannya menyampaikan informasi yang diperlukan. Kapasitas produksi yang konsisten membantu pemasok menjaga ketersediaan produk setelah barang mulai dipasarkan.

Barcode menjadi kebutuhan operasional di toko. Kode pada kemasan memudahkan produk dipindai saat pembeli membayar di kasir, sementara masa simpan dan pasokan berkaitan dengan kesiapan produk untuk tetap tersedia di rak.

Bagi UMKM, artinya persiapan masuk pasar modern perlu mencakup mutu dan proses produksi, bukan hanya kelengkapan izin. Produk yang lolos pemeriksaan legalitas tetap perlu memenuhi kebutuhan pengemasan dan pasokan sebelum menjalani kurasi peritel.

Keamanan pangan dan izin berbiaya nol

Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM, Didik Joko Pursito, menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga menyebut keamanan sebagai gerbang bagi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Pemerintah memberlakukan tarif Rp0 atau gratis untuk penerbitan sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB) dan registrasi pangan olahan bagi usaha mikro dan kecil. Kebijakan itu tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2026.