Demo Surabaya: Dua Pria Diamankan dengan Molotov Diduga Siap Pakai

SURABAYA — Demo Surabaya pada Selasa (10/11) berujung pada penangkapan dua pria yang diduga membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan. Polda Jawa Timur menyebut petugas menemukan satu botol berisi cairan yang diduga bahan bakar dan sumbu kain di dekat Monumen Bambu Runcing.

Kedua pria berinisial MVK dan VS itu merupakan warga Surabaya berusia sekitar 24 tahun. Mereka ditangkap saat aksi mahasiswa dan masyarakat sipil berlangsung di kawasan Alun-Alun Surabaya.

Demo Surabaya dan penangkapan di dekat Monumen Bambu Runcing

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan personel Satgas Preventif Strike mencurigai gerak-gerik kedua pria tersebut. Petugas kemudian mengamankan mereka di sisi barat Monumen Bambu Runcing.

Dalam pemeriksaan awal di lokasi, polisi menemukan satu botol yang diduga bom molotov. Isinya berupa cairan yang diduga bahan bakar jenis Pertamax, dengan sumbu dari potongan kain celana salah satu pria yang diamankan.

Abast menyampaikan bahwa penyidik masih menguji keterangan kedua pria dengan alat bukti. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. MVK dan VS kini menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya.

Menurut pendalaman awal polisi, keduanya diduga menyiapkan benda itu sebelum menuju titik aksi. Mereka disebut berboncengan ke rumah seorang rekan untuk merakitnya, lalu meninggalkan sepeda motor di sana dan berjalan kaki melalui Jalan Embong Kenongo.

Petugas menggagalkan upaya mereka untuk kabur setelah keduanya melihat kedatangan aparat. Meski begitu, dugaan keterlibatan dan motif mereka masih menjadi bagian dari pemeriksaan.

Polisi dalami dugaan pemicu kerusuhan

Abast mengatakan pengakuan awal kedua pria mengarah pada dugaan bahwa mereka membawa molotov untuk menimbulkan kerusuhan. Pernyataan itu belum menggantikan proses pembuktian; penyidik, menurut dia, masih mencocokkan keterangan dengan bukti pendukung.

“Motif hasil pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” kata Abast.

Polisi menyatakan tetap menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat secara damai. Namun, potensi tindakan yang membahayakan keselamatan warga akan ditangani sesuai ketentuan hukum, kata Abast.

Penangkapan itu terjadi saat ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, bersama kelompok masyarakat sipil berunjuk rasa. Massa bergerak dari Kampus B Unair menuju Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya.

Tuntutan massa dan dampak aksi di pusat kota

Setibanya di lokasi, demonstran berkumpul mengelilingi bundaran. Aksi tersebut membuat Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Yus Sudarso lumpuh total, sehingga pergerakan di sejumlah ruas sekitar titik demonstrasi terganggu.

Massa membawa spanduk berisi kritik soal lingkungan dan kebijakan pemerintah. Mereka menuntut kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional, harga kebutuhan pokok diturunkan, serta intimidasi terhadap masyarakat sipil dihentikan.

Koordinator lapangan aksi sekaligus Menteri Sosial dan Politik BEM Unair, Daniel Situmorang, menyebut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagai langkah awal, bukan akhir dari pengawalan demokrasi. Ia meminta mahasiswa dan masyarakat sipil tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Demonstran juga mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta kompensasi bagi korban keracunan program tersebut. Tuntutan lain mencakup penanganan karhutla dan perlindungan hak sipil.

Di tengah tuntutan itu, dugaan adanya molotov mengubah perhatian dari isi aksi menjadi keselamatan di lokasi. Pemeriksaan terhadap dua pria tersebut masih berjalan, sementara polisi menyatakan akan mendalami bukti dan keterangan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai,” kata Abast.