Fatwa Vape Haram MUI Berlaku, Produksi dan Penjualan Dilarang

JAKARTA — Fatwa vape haram MUI berlaku sejak Jumat, 6 November 2026, dan melarang penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

Ketetapan itu tercantum dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dokumen tersebut dipublikasikan pada Senin, 9 November 2026.

MUI mendasarkan keputusan pada bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, pemborosan, serta risiko vape disalahgunakan untuk peredaran dan konsumsi narkotika. Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) menghormati perhatian MUI terhadap kesehatan, tetapi berharap ada ruang dialog mengenai dampak keputusan bagi pelaku usaha dan pekerja.

Fatwa vape haram MUI mencakup seluruh rantai usaha

Ketentuan hukum dalam fatwa menyatakan penggunaan rokok elektrik haram. Penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Larangan itu menjangkau kegiatan produksi, impor, distribusi, jual beli, dan penyediaan perangkat vape. Dengan cakupan tersebut, keputusan MUI tidak berhenti pada pemakaian oleh konsumen, tetapi turut menyasar kegiatan usaha terkait.

Dalam dokumen itu, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber lain yang memanaskan bahan seperti nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup. Nikotin dijelaskan sebagai senyawa yang dapat menimbulkan ketergantungan serta berdampak pada kesehatan.

Komisi Fatwa MUI memakai prinsip sadd al-dzariah, yaitu mencegah suatu jalan menjadi sarana terjadinya bahaya. Dalam pertimbangan fatwa, prinsip ini berkaitan dengan upaya menutup kemungkinan vape dipakai untuk mengedarkan atau mengonsumsi zat terlarang.

Alasan kesehatan dan lingkungan

MUI menyebut kandungan nikotin dan senyawa kimia dalam rokok elektrik dapat membahayakan kesehatan. Fatwa juga menilai penggunaan serta limbah perangkat vape berpotensi merusak lingkungan.

Penggunaan vape turut dipandang sebagai pemborosan karena dinilai tidak memberi manfaat substantif bagi jasmani maupun rohani. Pertimbangan kesehatan, lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika menjadi dasar yang disebut dalam ketentuan hukum.

Dampak praktis keputusan ini terasa pada dua sisi. Pengguna menghadapi ketetapan keagamaan yang melarang konsumsi vape, sementara produsen, distributor, dan penjual masuk dalam cakupan larangan kegiatan usaha. Bagi konsumen, keputusan itu juga mengangkat perhatian pada kandungan nikotin dan potensi penyalahgunaan cairan vape.

Pelaku usaha meminta ruang dialog

Ketua Umum Arvindo Fachmi Kurnia Firmansyah menyatakan asosiasinya menghormati keputusan MUI yang mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan risiko penyalahgunaan vape untuk narkoba. Namun, ia berharap MUI membuka dialog dengan pelaku usaha.

Fachmi mengatakan perspektif penjual ritel, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pekerja perlu ikut dipertimbangkan. Ia juga menyebut Arvindo belum dilibatkan dalam pembahasan sebelum fatwa diterbitkan.

Harapan itu muncul karena fatwa turut mengharamkan produksi dan penjualan, bukan hanya penggunaan. Perbedaan perhatian ini menempatkan perlindungan kesehatan dan dampak sosial ekonomi sebagai dua hal yang dibicarakan pelaku usaha setelah keputusan diumumkan.

Rekomendasi menyasar pemerintah dan penegak hukum

MUI menyertakan rekomendasi kepada Presiden, DPR, kementerian, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Di antaranya, Presiden dan DPR diminta menyusun aturan yang melarang vape beserta sanksi bagi pelanggar.

Rekomendasi lain meminta pemerintah mengendalikan peredaran dan menyelaraskan kebijakan lintas kementerian serta lembaga. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan dengan pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat.

MUI juga mendorong BPOM memperketat pengawasan produk dan berkoordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum. Kementerian Perindustrian diminta mengevaluasi perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kesehatan dan risiko penyalahgunaan.

Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. H. Aminudin Yakub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan. Ketetapan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Jumat, 6 November 2026.