Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif turut menandatangani usulan. Seusai rapat paripurna, ia membentangkan kertas berisi desakan agar Gibran mundur atau dimundurkan.
Yanuar mengatakan aksinya menjadi cara menyampaikan aspirasi karena rapat paripurna tidak menyediakan sesi interupsi. Ia menyebut dirinya sebagai penanda tangan ke-12 dari PKS, sementara jumlah anggota partai itu yang mendukung usulan mencapai 12 orang.
“Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan,” ujar Yanuar seusai paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Istana menghormati proses DPR
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penggunaan hak DPR sebagai proses politik yang menjadi kewenangan lembaga legislatif. Istana, kata dia, menghormati hak yang dimiliki DPR maupun anggotanya.
Gibran sebelumnya menyatakan tidak ingin polemik berkembang berkepanjangan. Ia mengatakan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menerima saran terkait persoalan yang tengah dibicarakan.
Gibran juga menyatakan akan menempuh jalur PTUN dengan membawa dokumen pendidikan dari SD sampai S-1. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP