Lahan Karhutla Diduga Jadi Kebun Sawit, Puan: Tak Boleh Terjadi, Harus Segera Diselidiki!

JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani meminta penyelidikan segera terkait laporan perubahan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perkebunan kelapa sawit. Respons ini mengikuti pengakuan Presiden Prabowo Subianto yang menerima laporan serupa.

Pokok Peristiwa

“Apakah hal-hal yang terkait karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Puan tegas menolak praktik alih fungsi lahan karhutla ke perkebunan sawit. Menurutnya, fenomena ini tidak boleh dibiarkan terjadi dan memerlukan investigasi mendalam dari pihak-pihak berkompeten untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan lahan yang seharusnya dipulihkan untuk fungsi konservasi.

Konteks

Pernyataan Ketua DPR ini menjadi follow-up dari arahan Presiden Prabowo yang juga memerintahkan Kapolri untuk menindak korporasi terlibat dalam karhutla, termasuk penarikan izin operasional mereka. Koordinasi lintas institusi tampaknya menjadi fokus pemerintah dalam menangani kasus alih fungsi lahan pasca-kebakaran.

Karhutla, terutama yang terjadi dalam skala besar, sering meninggalkan lahan kosong dengan status kawasan hutan yang terdegradasi. Laporan perubahan lahan tersebut mengindikasikan bahwa beberapa pihak mungkin memanfaatkan situasi untuk mengubah status lahan menjadi areal perkebunan tanpa izin atau mekanisme yang sesuai prosedur.

Dampak dan Langkah Berikutnya

Penyelidikan yang diminta Puan akan melibatkan berbagai lembaga, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Kepolisian, untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik alih fungsi lahan ilegal ini. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.

Momentum penyelidikan ini penting, mengingat Polri sebelumnya telah menetapkan 138 tersangka dalam kasus-kasus karhutla. Penambahan fokus pada alih fungsi lahan pasca-kebakaran menunjukkan upaya komprehensif pemerintah untuk mengatasi rantai kejahatan lingkungan yang melibatkan destruksi hutan, pembakaran, hingga pemanfaatan lahan ilegal.

Respons cepat dari puncak pimpinan DPR dan Presiden diharapkan dapat menekan potensi ekspansi perkebunan sawit di lahan-lahan yang seharusnya dijaga sebagai kawasan hutan. Penyelidikan ini akan menjadi ujian kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan di lapangan.