JAKARTA — Penyadapan Prabowo menjadi perkara yang menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka setelah polisi mengumumkan penyelidikan operasi pemantauan ilegal pada awal bulan ini. Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu target bersama sejumlah pejabat dan tokoh lain.
Kasus ini membuka ketegangan di lingkungan keamanan Indonesia dan memunculkan lagi pertanyaan tentang penggunaan alat penyadapan oleh aparat. Pemerintah juga memerintahkan penambahan 20.000 personel militer ke Jakarta sebagai langkah berjaga-jaga.
Para penyidik menduga komunikasi para target disadap tanpa izin yang semestinya pada 2025 dan 2026. Mereka juga menyelidiki dugaan penghapusan catatan operasi tersebut.
Penyadapan Prabowo meluas ke banyak kalangan
Kepala Polri yang baru, Suyudi Ario Seto, menjelaskan jangkauan sasaran saat berbicara di hadapan panel parlemen pekan ini. Sasaran yang disebut mencakup lingkungan istana, kementerian, lembaga negara, anggota parlemen, tokoh partai politik, gubernur, pejabat antikorupsi, aktivis, hingga mahasiswa.
Komisi parlemen sedang menelusuri motif operasi itu dan memeriksa kemungkinan keterlibatan pejabat senior lain. Kepolisian juga membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana terkait pengkhianatan.
Amnesty International meminta penyelidikan menguji apakah penyadapan dipakai untuk menekan pengkritik pemerintah dan mengikis kebebasan sipil. Isu itu membuat perkara ini melampaui persoalan prosedur teknis: hasil penyelidikan dapat menentukan apakah pengawasan aparat berjalan sesuai hukum atau dipakai untuk kepentingan politik.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyadapan tanpa izin. Namun, aturan lain membolehkan pemantauan untuk kepentingan tertentu dalam penegakan hukum dan intelijen. Yohanes Sulaiman, profesor madya di Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan aturan penyadapan oleh aparat masih memiliki celah.
“Penggunaan pengawasan sebenarnya cukup luas,” kata Sulaiman. Ia menilai aturan yang ada kerap diabaikan karena belum ada ketentuan khusus mengenai penyadapan, terutama oleh lembaga penegak hukum. Menurutnya, polisi dan intelijen pada praktiknya dapat bergerak dengan batasan yang tidak cukup kuat.
Jaringan lama ikut terseret
Salah satu perwira yang ditangkap adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo. Listyo menjadi kepala staf presiden pada Oktober, hanya beberapa pekan sebelum skandal ini mencuat. Ia pernah ditunjuk sebagai Kapolri oleh Joko Widodo pada 2021 dan lama dianggap dekat dengan mantan presiden itu.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP