Saat Kapolri Beberkan Kasus Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit dkk ke DPR

JAKARTA — Penyadapan Prabowo menjadi perkara yang diselidiki Polri setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data pada Oktober 2026. Perintah itu diduga dikeluarkan Irjen Ahrie Sonta, sementara perkara ini menyeret empat tersangka, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Suyudi memaparkan kronologi tersebut dalam rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Laporan dugaan tindak pidana masuk ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber.

Pengusutan kasus ini menyangkut dugaan penggunaan kewenangan penyadapan di luar prosedur resmi. Bagi masyarakat, perkara tersebut juga menguji perlindungan privasi dan akuntabilitas aparat ketika dugaan pelanggaran melibatkan pejabat kepolisian.

Penyadapan Prabowo dan dugaan penghapusan data

Menurut Suyudi, perkara bermula pada 2025 hingga 2026 ketika Ahrie menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring. Ahrie diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon disadap tanpa kaitan dengan prosedur penegakan hukum.

“Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau PLT Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi di hadapan Komisi III DPR.

Suyudi menyebut dugaan tindakan itu berlanjut pada Oktober 2026. Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan perintah penyadapan, sekaligus penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.

“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” ujar Suyudi.

Dugaan penghapusan data dan pembubaran grup itu memunculkan kecurigaan hingga seseorang melapor ke SPKT Bareskrim pada 30 Oktober 2026. Suyudi mengatakan identitas pelapor dirahasiakan. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim kemudian menangani laporan tersebut.

Empat tersangka dan pemeriksaan internal

Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Ahrie juga telah menjalani sidang etik.

Dalam pemaparan kepada Komisi III, Suyudi turut menyebut seorang perwira berinisial TK yang diduga diperintahkan untuk melakukan pengawasan. Keterangan pejabat Polri yang disampaikan pada Jumat (13/11) menyebut TK merupakan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal dan sedang diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan keterangan TK juga didalami dalam penyidikan untuk mengungkap peran pihak-pihak terkait. Nama lengkap dan jabatan TK tidak disebutkan dalam keterangan itu.

Pemeriksaan internal dan penyidikan pidana berjalan untuk menelusuri dugaan pelanggaran profesi serta tindak pidana. Langkah ini penting karena dugaan penyadapan menyentuh penggunaan perangkat negara dan data komunikasi, sementara penghapusan hasil penyadapan dapat memengaruhi pemeriksaan perkara.

Komisi III meminta perkara diusut

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, tokoh bangsa, serta pimpinan dan anggota komisi itu diusut. Ia menyebut jumlah sasaran yang diduga disadap mencapai ribuan tokoh, tetapi angka tersebut disampaikan sebagai dugaan dalam pernyataannya.

“Kami menyampaikan sikap tegas, meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman menilai dugaan tersebut sebagai kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Ia juga mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang seharusnya menjalankan tugas perlindungan dan penegakan hukum.

Suyudi menegaskan kewenangan aparat harus tetap berada dalam batas hukum. “Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum,” ujarnya.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim masih menangani laporan tersebut, sementara keterangan TK didalami dalam penyidikan dan pemeriksaan internal Polri terus berjalan.