Kejaksaan Siapkan Pedoman AI, Hasilnya Tetap Wajib Dicek

JAKARTA — Kejaksaan menyiapkan pedoman tata kelola AI untuk penegakan hukum agar hasil analisis teknologi tetap diperiksa manusia dan tidak menghapus tanggung jawab personel. Gagasan itu dibahas dalam forum kelompok terarah yang digelar Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada Kamis (12/11) di Jakarta Selatan.

Forum berlangsung secara hybrid dan menjadi bagian dari proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Fokusnya bukan sekadar mempercepat pekerjaan, melainkan mencegah kesalahan teknologi berdampak pada hak asasi manusia dan proses hukum.

Tata kelola AI untuk penegakan hukum

Diskusi bertajuk “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” diprakarsai Direktur V pada Jamintel, Bima Suprayoga. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyampaikan sambutan yang dibacakan Plt Sekretaris Jamintel, Sarjono Turin.

Reda menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial telah menjadi bagian penting dari upaya membangun pemerintahan modern. “Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” demikian pesan Reda yang dibacakan Sarjono.

Di Kejaksaan, AI diarahkan untuk membantu otomatisasi administrasi, analisis data berukuran besar, dan sistem pendukung keputusan. Teknologi itu juga ditujukan untuk mempercepat penyusunan dokumen penyidikan dan penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen.

Bagi kerja penegakan hukum, manfaat tersebut bersinggungan langsung dengan ketelitian dan pertanggungjawaban. Dokumen atau analisis yang dibantu mesin tetap dapat memengaruhi keputusan personel. Karena itu, pedoman yang sedang disiapkan perlu mengatur cara menggunakan teknologi sekaligus cara memeriksa hasilnya.

Risiko kesalahan dan kebocoran data

Reda mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam penegakan hukum berisiko tinggi karena menyangkut perlindungan HAM dan supremasi hukum. Risiko yang ia sebut mencakup manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, serta kebocoran data rahasia.

Menurut Reda, belum ada rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan. Ia meminta peserta forum menggunakan kondisi itu untuk menyusun pencegahan sebelum masalah muncul.

“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” ujar Reda dalam pesan yang dibacakan.