Kejaksaan Siapkan Pedoman AI, Hasilnya Tetap Wajib Dicek

Gagasan tersebut berdampak langsung pada cara personel menangani informasi dan bukti. Jika keluaran AI keliru atau bias, pemeriksaan manusia menjadi lapisan penting sebelum hasilnya dipakai dalam pekerjaan hukum. Kebocoran data juga dapat menyentuh informasi rahasia yang dikelola aparat.

Reda menegaskan AI hanya berperan sebagai instrumen pendukung keputusan, bukan pengganti penilaian dan tanggung jawab personel. Setiap hasil analisis tetap harus diverifikasi manusia. Penggunaan teknologi, menurut dia, tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kelalaian atau pelanggaran hukum.

Tanggung jawab personel tetap berlaku

Personel yang memakai AI untuk memanipulasi bukti atau laporan tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Begitu pula mereka yang lalai memeriksa hasil teknologi hingga menimbulkan kerugian hukum.

Reda menyebut pertanggungjawaban dapat berlaku secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana. Penegasan itu menempatkan keputusan akhir pada manusia, meski proses kerja dibantu sistem otomatis.

Ia juga meminta masukan strategis untuk menyusun pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital. Penyusunannya, kata Reda, perlu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta organisasi profesi IAIS.

Kolaborasi itu akan menjadi bagian dari pembahasan aturan pemanfaatan AI di intelijen Kejaksaan. Reda mengaitkan pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dengan kebutuhan strategis organisasi dan Asta Cita ke-7 Presiden mengenai penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Peserta dari pusat dan daerah ikut membahas

Forum dihadiri Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Said Mirza Pahlevi, serta dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Lukas. Sejumlah pejabat Jamintel dan jajaran Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri juga mengikuti diskusi.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan para kepala kejaksaan negeri se-Jabodetabek hadir langsung. Pejabat intelijen dan kepala kejaksaan negeri dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti secara daring melalui Zoom.

Reda berharap ekosistem tersebut menghasilkan tata kelola AI yang bijak dan akuntabel, sekaligus mendukung penegakan hukum yang modern dan tepercaya menuju Indonesia Emas 2045. Penyusunan pedoman dan kurikulum literasi digital menjadi langkah berikutnya yang diminta untuk menjaga penggunaan teknologi tetap dalam koridor hukum.