Dalam laporan ANTARA lain mengenai paparan pemerintah pada Oktober, Amran menyebut stok beras 4,56 juta ton. Angka itu berbeda dari keterangan cadangan pemerintah sekitar 4,61 juta ton pada September dalam bahan utama. Perbedaan tanggal dan penyebutan ukuran stok perlu diperhatikan sebelum membandingkan kedua angka tersebut.
Cadangan yang cukup memberi pemerintah pilihan saat panen terganggu, bencana terjadi, atau harga bergejolak. Namun, beras yang tersimpan harus dijaga kualitasnya dan distribusinya direncanakan sesuai kebutuhan antarwilayah. Transparansi pencatatan juga diperlukan agar pemerintah dan publik dapat menilai kondisi stok secara jelas.
“Cadangan pangan adalah kekuatan negara. Stok yang kuat memberi pemerintah ruang untuk merespons gejolak harga, bencana, dan gangguan produksi. Karena itu, cadangan harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan selalu diperbarui melalui pengadaan dalam negeri,” kata Amran.
Pemerintah menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan. Namun, kebijakan itu perlu dibedakan dari impor untuk kebutuhan khusus, yang memiliki tujuan dan dasar kebijakan tersendiri. Keterbukaan mengenai kebijakan impor tetap diperlukan agar kebutuhan pangan nasional dan kepentingan petani dapat dipertimbangkan bersama.
Amran mengingatkan bahwa capaian pengadaan belum menuntaskan pekerjaan pemerintah. “Namun, pekerjaan belum selesai. Penyerapan harus terus dikawal agar manfaatnya dirasakan petani dan masyarakat,” ujarnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP