Pindar dan Bank: Risiko Kredit Tetap di Bank

JAKARTA — Kerja sama pindar dan bank bisa menyeret kualitas aset bank ketika kredit bermasalah meningkat, meski platform hanya menjadi perantara. Karena itu, OJK meminta bank mengevaluasi mitra dan menghentikan sementara penyaluran lewat platform yang kredit bermasalahnya melonjak.

Risikonya nyata: per September 2026, tingkat wanprestasi pendanaan pindar di atas 90 hari mencapai 5,36 persen, melewati batas aman 5 persen. Bank tetap perlu mengendalikan penyaluran dan memastikan tanggung jawab platform jelas dalam kontrak.

Risiko pindar menekan kualitas aset bank

Outstanding pendanaan industri pindar tercatat Rp106,48 triliun pada September 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, pendanaan bank melalui pindar mencapai Rp67,61 triliun atau 65,17 persen dari outstanding saat itu sebesar Rp103,73 triliun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya keterhubungan bank dengan pendanaan melalui platform. Jika kualitas kredit memburuk, dampaknya berpotensi merambat ke aset bank yang menyalurkan dana. Tingkat wanprestasi juga naik dari 4,73 persen sebulan sebelumnya.

Dalam CNBC Indonesia Digital Bank Forum pada 10 November 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta bank menilai kembali kemitraannya. Bank, menurut arahan itu, perlu menghentikan sementara penyaluran melalui mitra ketika kredit bermasalahnya melonjak.

Bagi nasabah dan industri, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengurus aplikasi atau menagih cicilan. Ketika pinjaman gagal dibayar, posisi bank sebagai pemberi dana membuat pengawasan terhadap kualitas penyaluran dan perlindungan konsumen tetap penting. Kontrak yang kabur dapat membuat bank kehilangan kendali, sementara konsumen berhadapan dengan proses penagihan yang dijalankan mitra.

Posisi bank dalam kerja sama pindar

Dalam skema channeling, bank memberikan kredit kepada debitur melalui penyelenggara pindar. POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menempatkan bank sebagai pemberi dana dan platform sebagai pihak yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana.

Aturan itu melarang penyelenggara pindar bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana. Artinya, bank bukan meminjamkan uang kepada platform agar platform kemudian meneruskannya kepada debitur. Perbedaan peran ini menentukan siapa yang memiliki piutang dan menanggung risiko kredit.

Hubungan bank dengan platform juga dapat dipahami sebagai pemberian kuasa untuk pekerjaan operasional, seperti verifikasi, penyaluran, dan penagihan. Pasal 1792, Pasal 1797, dan Pasal 1801 KUH Perdata mengatur pemberian kuasa, batas kewenangan penerima kuasa, serta tanggung jawab atas kelalaiannya.

Namun, menggunakan mitra tidak otomatis memindahkan risiko kredit dari bank. Bank perlu memastikan kontrak memberi kendali atas penyaluran, termasuk hak untuk menjeda kerja sama, dan menetapkan batas tanggung jawab secara tegas. Mengenal platform saja belum cukup.

Larangan menjamin bukan pembebasan tanggung jawab

Pasal 158 POJK Nomor 40 Tahun 2024 melarang penyelenggara pindar memberikan jaminan dalam bentuk apa pun atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Tujuannya menjaga platform tetap sebagai perantara, bukan penanggung utang debitur.

Jika debitur gagal membayar karena usahanya merugi, sementara platform sudah menjalankan penilaian dan penyaluran sesuai ketentuan, kerugian kredit tidak semestinya dialihkan kepada platform seolah-olah ia penjamin. Situasinya berbeda ketika platform memanipulasi informasi, melampaui kewenangan, atau lalai. Dalam kondisi itu, tuntutan dapat didasarkan pada kesalahan platform sendiri.

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur wakil menanggung ganti rugi jika ia lalai, melampaui kewenangan, atau melanggar syarat. Prinsip serupa tampak dalam aturan perdata dan regulasi OJK: platform tidak boleh menjamin pembayaran debitur, tetapi tetap bertanggung jawab atas kesalahannya.

Bank juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab kepada konsumen dengan menunjuk mitra. Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya. Ketentuan ini juga relevan ketika mitra melakukan penagihan atas nama bank.

Dua peran platform perlu diawasi

Risiko pengawasan menjadi lebih rumit ketika platform mewakili bank sekaligus debitur. Salah satu contoh yang dibahas adalah anjak piutang syariah atas tagihan pemasok yang belum dibayar pembeli. Dalam praktiknya, platform dapat menjalankan penagihan berdasarkan kuasa dari debitur, sementara bank menyediakan talangan yang dilunasi dari hasil tagihan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi rujukan untuk skema tersebut. Masalahnya, bank bukan pihak dalam akad penagihan, padahal hasil penagihan menjadi sumber pelunasan.

Jika pembeli terlambat membayar, platform sebagai wakil bank seharusnya melaporkan keterlambatan itu. Namun, sebagai wakil debitur, platform juga dapat berkepentingan memberi kelonggaran. Bank akhirnya bergantung pada informasi dari satu pihak yang menjalankan dua peran.

Bank dapat mengurangi celah itu dengan memperoleh hak audit, akses langsung ke data penagihan, dan kendali atas rekening penampung hasil tagihan. Mengendalikan arus kas hasil tagihan berbeda dari meminta platform menaruh dana sendiri sebagai pengaman. Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan pembayaran debitur; yang kedua berisiko menyerupai jaminan.

Kontrak menentukan batas perlindungan

Sejumlah klausul dapat terlihat seperti perlindungan bagi bank, misalnya dana talangan, pembelian kembali kredit macet, kewajiban menanggung kerugian pertama, atau penempatan dana platform sebagai pengaman. Namun, penilaiannya bergantung pada pemicu pembayaran dan jenis kerugian yang harus ditanggung, bukan nama klausulnya.

Jika platform wajib membayar setiap kali debitur gagal, tanpa perlu ada kesalahan dari platform, klausul itu dapat berfungsi sebagai jaminan terselubung. Praktik tersebut berhadapan dengan larangan dalam Pasal 158 POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Keabsahan klausul juga dapat dipersoalkan melalui syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Aturan tersebut mencakup larangan yang berkaitan dengan peraturan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena itu, bank perlu merancang kemitraan yang memungkinkan pengawasan dan penghentian penyaluran tanpa menjadikan platform penanggung otomatis atas utang debitur.

Dalam skema syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menempatkan platform sebagai wakil dengan akad wakalah bil ujrah untuk pekerjaan operasional. Keputusan pembiayaan tetap berada pada bank. Dian Ediana Rae meminta bank mengevaluasi mitra dan menghentikan sementara penyaluran melalui platform yang kredit bermasalahnya melonjak.