Pindar dan Bank: Risiko Kredit Tetap di Tangan Bank

JAKARTA — Kerja sama pindar dan bank bisa menyeret kualitas aset bank ketika kredit bermasalah meningkat, meski platform hanya menjadi perantara. Karena itu, OJK meminta bank mengevaluasi mitra dan menghentikan sementara penyaluran lewat platform yang kredit bermasalahnya melonjak.

Risikonya nyata: per September 2026, tingkat wanprestasi pendanaan pindar di atas 90 hari mencapai 5,36 persen, melewati batas aman 5 persen. Bank tetap perlu mengendalikan penyaluran dan memastikan tanggung jawab platform jelas dalam kontrak.

Risiko pindar menekan kualitas aset bank

Outstanding pendanaan industri pindar tercatat Rp106,48 triliun pada September 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, pendanaan bank melalui pindar mencapai Rp67,61 triliun atau 65,17 persen dari outstanding saat itu sebesar Rp103,73 triliun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya keterhubungan bank dengan pendanaan melalui platform. Jika kualitas kredit memburuk, dampaknya berpotensi merambat ke aset bank yang menyalurkan dana. Tingkat wanprestasi juga naik dari 4,73 persen sebulan sebelumnya.

Dalam CNBC Indonesia Digital Bank Forum pada 10 November 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta bank menilai kembali kemitraannya. Bank, menurut arahan itu, perlu menghentikan sementara penyaluran melalui mitra ketika kredit bermasalahnya melonjak.

Bagi nasabah dan industri, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengurus aplikasi atau menagih cicilan. Ketika pinjaman gagal dibayar, posisi bank sebagai pemberi dana membuat pengawasan terhadap kualitas penyaluran dan perlindungan konsumen tetap penting. Kontrak yang kabur dapat membuat bank kehilangan kendali, sementara konsumen berhadapan dengan proses penagihan yang dijalankan mitra.

Posisi bank dalam kerja sama pindar

Dalam skema channeling, bank memberikan kredit kepada debitur melalui penyelenggara pindar. POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menempatkan bank sebagai pemberi dana dan platform sebagai pihak yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana.

Aturan itu melarang penyelenggara pindar bertindak sebagai pemberi dana atau penerima dana. Artinya, bank bukan meminjamkan uang kepada platform agar platform kemudian meneruskannya kepada debitur. Perbedaan peran ini menentukan siapa yang memiliki piutang dan menanggung risiko kredit.