Pindar dan Bank: Risiko Kredit Tetap di Tangan Bank

Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi rujukan untuk skema tersebut. Masalahnya, bank bukan pihak dalam akad penagihan, padahal hasil penagihan menjadi sumber pelunasan.

Jika pembeli terlambat membayar, platform sebagai wakil bank seharusnya melaporkan keterlambatan itu. Namun, sebagai wakil debitur, platform juga dapat berkepentingan memberi kelonggaran. Bank akhirnya bergantung pada informasi dari satu pihak yang menjalankan dua peran.

Bank dapat mengurangi celah itu dengan memperoleh hak audit, akses langsung ke data penagihan, dan kendali atas rekening penampung hasil tagihan. Mengendalikan arus kas hasil tagihan berbeda dari meminta platform menaruh dana sendiri sebagai pengaman. Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan pembayaran debitur; yang kedua berisiko menyerupai jaminan.

Kontrak menentukan batas perlindungan

Sejumlah klausul dapat terlihat seperti perlindungan bagi bank, misalnya dana talangan, pembelian kembali kredit macet, kewajiban menanggung kerugian pertama, atau penempatan dana platform sebagai pengaman. Namun, penilaiannya bergantung pada pemicu pembayaran dan jenis kerugian yang harus ditanggung, bukan nama klausulnya.

Jika platform wajib membayar setiap kali debitur gagal, tanpa perlu ada kesalahan dari platform, klausul itu dapat berfungsi sebagai jaminan terselubung. Praktik tersebut berhadapan dengan larangan dalam Pasal 158 POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Keabsahan klausul juga dapat dipersoalkan melalui syarat sebab yang halal dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Aturan tersebut mencakup larangan yang berkaitan dengan peraturan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena itu, bank perlu merancang kemitraan yang memungkinkan pengawasan dan penghentian penyaluran tanpa menjadikan platform penanggung otomatis atas utang debitur.

Dalam skema syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menempatkan platform sebagai wakil dengan akad wakalah bil ujrah untuk pekerjaan operasional. Keputusan pembiayaan tetap berada pada bank. Dian Ediana Rae meminta bank mengevaluasi mitra dan menghentikan sementara penyaluran melalui platform yang kredit bermasalahnya melonjak.