Pindar dan Bank: Risiko Kredit Tetap di Tangan Bank

Hubungan bank dengan platform juga dapat dipahami sebagai pemberian kuasa untuk pekerjaan operasional, seperti verifikasi, penyaluran, dan penagihan. Pasal 1792, Pasal 1797, dan Pasal 1801 KUH Perdata mengatur pemberian kuasa, batas kewenangan penerima kuasa, serta tanggung jawab atas kelalaiannya.

Namun, menggunakan mitra tidak otomatis memindahkan risiko kredit dari bank. Bank perlu memastikan kontrak memberi kendali atas penyaluran, termasuk hak untuk menjeda kerja sama, dan menetapkan batas tanggung jawab secara tegas. Mengenal platform saja belum cukup.

Larangan menjamin bukan pembebasan tanggung jawab

Pasal 158 POJK Nomor 40 Tahun 2024 melarang penyelenggara pindar memberikan jaminan dalam bentuk apa pun atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Tujuannya menjaga platform tetap sebagai perantara, bukan penanggung utang debitur.

Jika debitur gagal membayar karena usahanya merugi, sementara platform sudah menjalankan penilaian dan penyaluran sesuai ketentuan, kerugian kredit tidak semestinya dialihkan kepada platform seolah-olah ia penjamin. Situasinya berbeda ketika platform memanipulasi informasi, melampaui kewenangan, atau lalai. Dalam kondisi itu, tuntutan dapat didasarkan pada kesalahan platform sendiri.

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur wakil menanggung ganti rugi jika ia lalai, melampaui kewenangan, atau melanggar syarat. Prinsip serupa tampak dalam aturan perdata dan regulasi OJK: platform tidak boleh menjamin pembayaran debitur, tetapi tetap bertanggung jawab atas kesalahannya.

Bank juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab kepada konsumen dengan menunjuk mitra. Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya. Ketentuan ini juga relevan ketika mitra melakukan penagihan atas nama bank.

Dua peran platform perlu diawasi

Risiko pengawasan menjadi lebih rumit ketika platform mewakili bank sekaligus debitur. Salah satu contoh yang dibahas adalah anjak piutang syariah atas tagihan pemasok yang belum dibayar pembeli. Dalam praktiknya, platform dapat menjalankan penagihan berdasarkan kuasa dari debitur, sementara bank menyediakan talangan yang dilunasi dari hasil tagihan.