Senin, 16 November 2026 WIB
NASIONAL

Pramono Ingin Pengurusan Izin Rumah Ibadah di Jakarta Cepat dan Tak Ribet

Pramono Ingin Pengurusan Izin Rumah Ibadah di Jakarta Cepat dan Tak Ribet
Pramono Ingin Pengurusan Izin Rumah Ibadah di Jakarta Cepat dan Tak Ribet

JAKARTA — Izin rumah ibadah di Jakarta diminta tak berlarut-larut setelah syarat administrasi terpenuhi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan arahan itu pada Minggu (25/10/2026), saat meresmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Taman Harapan Jaya di Jakarta Timur—gereja yang proses pengurusan izin dan pembangunannya berlangsung lebih dari 25 tahun.

Bagi jemaat, proses panjang itu berarti menunggu lama sebelum rumah ibadah dapat diresmikan. Pramono meminta jajarannya memberi perhatian khusus pada perizinan, sementara sejumlah pekerjaan di gereja itu masih perlu dituntaskan.

Pramono minta izin rumah ibadah selesai cepat

Pramono mengatakan warga dan pengurus rumah ibadah seharusnya tidak menghadapi penantian panjang jika persyaratan administrasi telah lengkap. Ia menyebut proses perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tidak selalu mudah.

“Pembangunan gereja ini berjalan sangat panjang sekali, 25 tahun lebih mengurusnya. Dan saya tahu bahwa untuk mengurus izin yang disebut dengan PBG dan sebagainya itu tidak gampang,” kata Pramono dalam peresmian, menurut bahan yang disampaikan kepada media.

Gubernur DKI itu mengatakan telah meminta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan proses izin pembangunan rumah ibadah. Ia menyebut target penyelesaian seminggu-dua minggu apabila administrasi telah beres, serta mengatakan persetujuan yang sampai ke mejanya ditandatangani dalam waktu tidak lebih dari lima menit.

“Seyogianya dalam waktu kalau administrasinya sudah selesai, seminggu-dua minggu harus selesai. Dan itu secara konsisten saya lakukan. Begitu sampai di meja saya untuk menandatangani dan memberikan persetujuan tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih,” ucapnya.

Pramono menegaskan kewajibannya sebagai gubernur adalah melayani warga tanpa membedakan agama, ras, maupun etnis. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks perizinan rumah ibadah, yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah setelah pemohon melengkapi persyaratan.

Pekerjaan gereja masih perlu ditangani

Peresmian belum menutup seluruh urusan di lokasi. Pramono meminta Wali Kota Jakarta Timur Munjirin membantu menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung, termasuk tembok gereja dan persoalan izin yang berkaitan dengan bangunan di sebelahnya.

Instruksi itu menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah tidak hanya menyangkut waktu penerbitan izin. Penyelesaian persoalan bangunan di sekitar rumah ibadah juga perlu ditangani agar pengelola mendapat kejelasan mengenai pekerjaan yang masih tersisa.

Ketua Jemaat Gereja, Reapelt Kairupan, menyebut total anggaran pembangunan GMAHK Taman Harapan Jaya sebesar Rp7.234.000.000. Dana dihimpun dari swadaya jemaat, donatur, penjualan hasil gereja lama, serta dukungan organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh melalui Indonesia Uni Kawasan Tengah dan Konferens DKI Jakarta.

Besarnya biaya pembangunan memperlihatkan keterlibatan berbagai sumber dalam mewujudkan rumah ibadah itu. Namun, angka tersebut merupakan anggaran pembangunan gereja, bukan biaya perizinan.

Dampak pada warga dan layanan perizinan

Percepatan yang diminta Pramono dapat memengaruhi kepastian bagi jemaat dan pengelola rumah ibadah yang sudah memenuhi persyaratan. Proses yang lebih jelas memberi mereka gambaran kapan permohonan ditangani, sementara pemerintah daerah dituntut memastikan pemeriksaan administrasi tetap berjalan sebelum persetujuan diberikan.

Kasus GMAHK Taman Harapan Jaya menjadi contoh konkret mengapa lama proses izin menjadi perhatian: pengurusan dan pembangunan gereja itu berlangsung lebih dari 25 tahun. Arahan gubernur menawarkan patokan waktu setelah administrasi lengkap, tetapi bahan yang tersedia tidak menjelaskan mekanisme pemantauan atau perubahan prosedur yang akan diterapkan di seluruh wilayah Jakarta.

Karena itu, tindak lanjut jajaran Pemprov DKI dan Pemerintah Kota Jakarta Timur akan menentukan bagaimana arahan tersebut diterapkan pada permohonan lain. Perhatian berikutnya juga tertuju pada penyelesaian tembok dan persoalan perizinan bangunan di sebelah gereja yang diminta Pramono ditangani Munjirin.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Cek Bansos Kemensos 2026: Cara Cek PKH dan BPNT Lewat NIK