Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Dua Jenderal Polri Dipecat di Kasus Sadap, Listyo Sigit Disidang Pekan Depan

Dua Jenderal Polri Dipecat di Kasus Sadap, Listyo Sigit Disidang Pekan Depan
Dua Jenderal Polri Dipecat di Kasus Sadap, Listyo Sigit Disidang Pekan Depan

JAKARTA — Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi memutus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap dua jenderal yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dua jenderal itu adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Ahrie diputus PTDH dalam sidang KKEP pekan lalu dan langsung mengajukan banding. Sementara Eko Hadi Santoso dipecat lewat sidang etik pada Selasa (17/11) kemarin. Keputusan ini menambah panjang daftar perwira tinggi yang tersandung kasus penyadapan.

Dalam kasus tersebut, Polri menetapkan total empat tersangka. Selain Ahrie dan Eko, ada mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta eks Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Ketiganya, kecuali Slamet, kini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan sidang KKEP untuk Listyo Sigit baru akan digelar pekan depan. Polri belum menetapkan tanggal pasti maupun susunan majelis sidang.“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan, itu dijadwalkan minggu depan,” ujar Isir kepada wartawan, Selasa kemarin.

Ia menambahkan, tanggal pelaksanaan akan diumumkan menyusul. “Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tuturnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan komposisi KKEP akan mengikuti aturan yang berlaku. Menurut dia, mekanisme persidangan tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, tepatnya Pasal 42.

“Terkait dengan aturan, tentu mekanisme Perpol yang kami sampaikan ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa kemarin.

Ia menegaskan, Pasal 42 itu menjadi dasar proses sidang kode etik lanjutan pekan depan. Susunan majelis dan pemimpin sidang bagi Listyo Sigit akan disampaikan sesuai mekanisme peraturan tersebut.

Pasal 42 mengatur susunan organisasi KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Keanggotaan KKEP berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Empat tersangka dan jerat pidana

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Polri juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Kasus dugaan makar itu sudah naik ke tahap penyidikan.

Pemecatan dua jenderal ini menjadi yang terbaru dalam rangkaian proses etik di tubuh Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan keempat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bagi publik, keputusan KKEP ini menjadi ujian transparansi penegakan kode etik di institusi kepolisian. Apalagi Listyo Sigit merupakan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden. Sidang etiknya pekan depan akan menjadi sorotan utama karena melibatkan pejabat tinggi negara.

Polri berjanji mengumumkan detail sidang, termasuk susunan majelis, sesuai ketentuan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal tanggal pasti sidang Listyo Sigit maupun hasil banding Ahrie Sonta Nasution.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →