JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian untuk diperiksa pada Kamis, 19 November. Pemeriksaan ini menyangkut kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di BNPB, yaitu dana darurat yang dipakai saat bencana besar terjadi.
Bukan hanya Rustian. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Analis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua. Keduanya diminta datang ke Gedung Merah Putih KPK.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DIH – ASN (Analisis Kebencanaan) BNPB dan RUS – Sekretaris Utama BNPB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11).
Bagi Rustian, ini bukan panggilan pertama. Ia sudah pernah diperiksa KPK pada 27 Oktober lalu atas perkara yang sama.
Berawal dari operasi tangkap tangan
Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB beberapa waktu lalu. Rustian termasuk orang yang diamankan dalam operasi itu. Tapi statusnya berbeda dari lima orang lain yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dua nama berikutnya berasal dari kalangan tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, yakni Bima Setiawan dan Richard Erlangga. Bima dikenal sebagai adik kandung eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Sisanya pihak swasta: Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.
Pengadaan Rp148 miliar dalam tiga tahun
Penyidikan KPK menyoroti aliran pengadaan barang dan jasa di BNPB. Dalam kurun tiga tahun, dari 2024 sampai 2026, total pengadaan di lingkungan lembaga itu mencapai Rp148 miliar.
Uang sebesar itu bersumber dari dana siap pakai atau dana darurat. Penggunaannya untuk penanganan sejumlah bencana besar di tanah air.
Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, sampai gempa di NTT beberapa waktu lalu.
KPK menduga ada penyedia barang dan jasa yang terafiliasi dengan Bima Setiawan. Dari situ, penyidik mencium potensi benturan kepentingan dalam penggunaan dana darurat tersebut.
“Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein beberapa waktu lalu.
Dugaan konflik kepentingan dan suap itulah yang kini didalami lewat pemeriksaan saksi, termasuk Rustian dan Donny.
Kenapa perkara ini penting
DSP adalah pos anggaran yang dipakai saat bencana datang tiba-tiba. Uangnya harus cepat cair: untuk tenda, logistik, obat, hingga evakuasi korban. Kalau pos ini bocor, yang paling dirugikan bukan pejabat di Jakarta, melainkan warga di lokasi bencana yang menunggu bantuan.
Karena itu, pengawasan atas pengadaan di BNPB jadi sorotan. Nilai kontrak yang mencapai Rp148 miliar dalam tiga tahun membuat celah penyimpangan berpotensi besar, apalagi bila vendor punya kaitan keluarga dengan pejabat di lembaga itu.
Penetapan Bima Setiawan sebagai tersangka menambah bobot perkara. Ia tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik eks Kepala BNPB. Posisi seperti itu memudahkan akses ke lingkaran pengambil kebijakan pengadaan.
Hingga kini, Rustian belum berstatus tersangka. KPK memanggilnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan lima tersangka yang sudah ditetapkan.
Pemeriksaan Kamis ini menjadi lanjutan setelah panggilan 27 Oktober. Publik menunggu apakah penyidik akan menambah tersangka baru, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan BNPB.
Yang jelas, KPK masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Setiap saksi yang dipanggil bakal dimintai penjelasan soal perannya dalam penggunaan DSP, termasuk sejauh mana ia mengetahui proses pengadaan yang diduga bermasalah.
Perkembangan berikutnya akan terlihat dari hasil pemeriksaan hari ini. Bila penyidik menemukan bukti cukup, bukan tak mungkin daftar tersangka bertambah.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah