JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Gedung Nusantara III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) pukul 13.52 WIB. Ia datang mengenakan baju safari warna cokelat untuk menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Kedatangan Sjafrie langsung menyita perhatian karena tak lama sebelumnya Dasco baru selesai menerima rombongan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sjafrie tidak bersedia menjelaskan maksud kunjungannya.
Saat ditanyai wartawan, Menhan Sjafrie memilih diam dan langsung bergegas menuju lantai atas area pimpinan DPR. Tak ada pernyataan yang keluar dari mulutnya soal agenda pertemuan dengan Dasco.
Apresiasi Warga Pati untuk UU Perampasan Aset
Sebelum Sjafrie tiba, Dasco lebih dulu melakukan audiensi dengan Supriyono alias Botok Pati dan jajaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Rombongan asal Pati itu datang untuk menyampaikan rasa syukur atas disahkannya UU Perampasan Aset.
“Barusan kami menerima rombongan dari AMPB yang dari Pati,” kata Dasco kepada wartawan usai audiensi di kompleks parlemen, Kamis (19/11).
Dasco menuturkan, aliansi warga Pati itu menyampaikan apresiasi karena RUU Perampasan Aset resmi ditetapkan menjadi undang-undang pada hari yang sama. “Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Dasco.
Pengesahan itu jadi sorotan tersendiri bagi warga Pati. Pasalnya, Kabupaten Pati belakangan ramai dibicarakan publik lewat sosok Botok Pati dan aliansinya yang mendesak penuntasan kasus korupsi di daerah mereka.
Agenda Pertemuan Belum Terbuka
Hingga Sjafrie masuk ke ruang pimpinan DPR, belum ada keterangan resmi soal isi pembicaraan antara Menhan dan Wakil Ketua DPR. Dua agenda berbeda bertemu di satu titik pada hari yang sama: pengesahan UU Perampasan Aset dan kunjungan Menteri Pertahanan.
Waktu kedatangan Sjafrie berdekatan dengan momen pengesahan beleid antikorupsi itu. Namun belum ada penjelasan apakah kedua hal tersebut saling berkaitan.
Yang jelas, kedatangan Menhan ke Senayan bukan kali pertama menarik perhatian. Sjafrie kini memegang portfolio pertahanan di kabinet, dan setiap pertemuannya dengan pimpinan DPR biasanya menyangkut kebijakan strategis, mulai dari anggaran hingga pengadaan alutsista. Kali ini, semua itu masih sebatas dugaan karena tak ada satu pun pejabat yang buka suara.
Kenapa UU Perampasan Aset Penting
UU Perampasan Aset mengatur mekanisme negara untuk merampas harta hasil tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Aturan ini sudah lama dinanti pegiat antikorupsi di Indonesia.
Bagi masyarakat, kehadiran undang-undang ini diharapkan mempercepat pengembalian kerugian negara. Selama ini, proses perampasan aset kerap tersendat karena harus menunggu perkara pidana selesai lebih dulu.
Dengan disahkannya beleid tersebut, aparat penegak hukum punya pijakan lebih kuat untuk memburu aset yang diduga berasal dari kejahatan. Dampaknya terasa langsung pada upaya pemulihan uang rakyat yang selama ini sulit kembali ke kas negara.
Pengesahan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11) itu sendiri disambut positif oleh warga Pati yang selama ini mendesak transparansi penanganan korupsi di daerahnya. Botok Pati dan AMPB secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada DPR.
Bagi Dasco, hari itu cukup padat. Ia menerima rombongan warga, lalu disambangi menteri. Dua tamu berbeda, dua kepentingan berbeda, dalam satu sore di Senayan.
Pertemuan Sjafrie dan Dasco masih menyisakan tanda tanya. Publik menunggu apakah akan ada keterangan resmi soal hasil pembicaraan keduanya, seiring berjalannya pembahasan kebijakan pertahanan dan tindak lanjut UU Perampasan Aset di DPR.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah